JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki adanya rekening gendut anak buah Jokowi dari hasil Laporan Hasil analisa (LHA), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam hal ini Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman menegaskan, bahwa pihaknya tenga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto mengatakan saat ini tim penyidik gabungan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Polda Papua akan segera memeriksa pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait kasus rekening gendut milik a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Setelah di lakukan pemeriksan selama 1 x 24 jam di ruang penyidikan Bareskrim Mabes Polri, Anggota Polres Sorong Papua, Aiptu Labora Sitorus resmi ditahan di Rumah Tahanan Badan Reserse dan Kriminal Polri di Jakarta.

"Hari ini dia resmi ditahan oleh penyidik dan ditempatkan di Rutan Bareskrim," kata Kepala Biro Penerangan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mendorong PPATK menyebut nama anggota DPR yang memiliki rekening gendut di Badan Anggaran (Banggar). Jika tak sebut nama, Saan menilai PPATK hanya bermaksud memperburuk citra DPR.

"PPATK sampaikan saja ke KPK biar KPK memprosesnya, atau PPATK sebut saja ke publik siapa saja yang memil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR berharap KPK segera menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 10 nama anggota Banggar DPR yang memiliki nilai rekening di atas Rp10 miliar.

"PPATK kan sudah menyampaikan ke KPK. Ini merupakan kewenangan KPK untuk menindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jaksa Agung Basrief Arief akan menelusuri informasi dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kepemilikan rekening gendut milik jaksa. Namun, ia merasa kaget, karena rekening mencurigakan itu mlibatkan 12 jaksa. Sepengetahuannya hanya ada sembilan rekening mencurigakan milik nak buahnya itu.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menonatifkan tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di lungan tersebut. Langkah ini dikeluarkan, karena ada indikasi melakukan tindakan pelewengan wewenang selama masa tugasnya.

Kebijakan itu terkait dnegan diterimanya 86 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari Pusat Pelaporan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) –Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti temuan rekening mencurigakan milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda. Hal ini untuk mengungkap dugaan pidana korupsi dan pencucian uang.

Desakan ini disampaikan Ketua PPATK Muhammad Yusuf kepada warta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeriaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga rekening gendut yang dimiliki sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda melibatkan atasannya. Pasalnya, tidak mungkin dengan posisi pangkat serta jabatan, ia bisa memiliki miliaran rupiah dalam rekeningnya.

“Mungkin mereka tidak main sendiri. Sebab, saya ragu seorang PNS muda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berjanji mengusut kasus rekening gendut milik pegawai negeri sipil (PNS) muda. Untuk itu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharapkan segera menyerahkan laporannya, agar secepatnya bisa ditindaklanjuti.

"Dasar KPK mengusutnya adalah laporan ...Berita Selengkapnya