JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendesak Pemerintah agar membatalkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 202 yang sangat spekulatif. Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2020 lalu itu juga dinilai telah mereduksi peran penting Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pernyataan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perbankan terus berlomba-lomba meluncurkan layanan pembukaan rekening secara online (daring). Selain sebagai kemudahan layanan bagi nasabah, fitur tersebut merupakan nilai tambah yang diandalkan bank untuk menjaring lebih banyak nasabah.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), misalnya, tengah mengembangkan fitur ini dan berencana ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka peluang kepemilikan saham perbankan oleh asing diperbolehkan sampai 99%, karena dikhawatirkan perusahaan perbankan nasional dan swasta dalam negeri tersaingi dan akan sulit bersaing.

Menurutnya, sekarang ini sudah ada aturan WTO yang m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) membutuhkan lembaga penyelesaian sengketa untuk menjamin keadilan penyelesaian sengketa. Ketua Perbanas, Sigit Pramono bilang, kehadiran lembaga penyelesaian sengketa tersebut akan memberi keadilan yang akan berlaku tidak hanya untuk konsumen tapi juga bagi industri perbankan sendiri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10/1998 tentang Perbankan ini merupakan warisan IMF sehingga dalam pelaksanannya cenderung liberal, akibatnya, asing bisa memiliki saham perbankan di negeri ini sampai 99 persen.

“Karena itu, Komisi XI DPR RI berinisiatif untuk merevisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang Pedagang Emas di Pasar Mayestik Jakarta Selatan, Suhaemi Zakir mengajukan pengujian Undang-Undang Perbankan. Rinaldi selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara No. 109/PUU-XII/2014 pada sidang pendahuluan, Rabu (5/11) di Ruang Sidang Pleno, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Pada pokoknya, P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Direktur Utama Bank Nasional Indonesia (BNI) Perode 2003-2005, Sigit Purnomo, mengaku dunia perbankan Indonesia hingga saat ini belum memiliki panduan utama dalam pengelolaan bank yang ada diseluruh Indonesia. Panduan utama yang tidak ada itu adalah Cetak Biru Perbankan Nasional (CPBN) yang berfungsi sebagai acuan sec ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan International Symposium on Audit Bank Efficiency di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada hari, Kamis (31/10) lalu. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPK, Drs. Hadi Poernomo, Ak., dan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisioner Otoritas Jasa Ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Para fraksi di parlemen masih berdebat persoalan aturan kepemilikan bank asing ke dalam negeri yang rencananya akan di muat dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Hal itulah yang diungkapkan Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/5) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) mengeluhkan sulitnya mencari modal dalam rangka pengembangan usaha. Hal ini dikarenakan suku bunga perbankan yang tinggi hingga di atas 16 persen.

“Apabila dibandingkan dengan China, suku bunga banknya hanya 5,5 persen, sehingga pengusaha wanita di negara tersebut agak mudah men ...Berita Selengkapnya