|
|||||
| Pimpinan MPR RI Segera Berkirim Surat Kepada DPD RI Terkait Pergantian Fadel Muhammad | 2022-09-21 11:15:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI selaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya mengadakan Rapat Pimpinan MPR RI untuk membahas berbagai hal. Mulai dari penentuan jadwal Rapat Gabungan MPR RI, pematangan persiapan penyelenggaraan pembentukan World Forum People's Consultative Assembly (Forum Majelis Per ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ketua MPR RI Bamsoet Dukung BI Terbitkan Rupiah Digital | 2022-08-01 02:06:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat, sehingga terjadinya resesi ekonomi sangat kecil akan terjadi. Namun demikian tetap harus waspada, mengingat saat ini kondisi sosial, politik, dan ekonomi dunia sedang mengalami berbagai keti ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara | 2021-12-04 01:01:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi Klarifikasi dari Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis YUSTINUS PRASTOWO yg memberikan jawaban Atas Statemen Profesor Dr.Ir.Fadel Mohamad,Selaku Wakil Ketua MPR RI/Koordinator Bidang Anggaran ,Maka Ketua Badan Penganggaran MPR RI Idris Laena,Bersama Wakil-Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI,An ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat | 2021-12-04 00:43:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meluruskan kontroversi yang terjadi antara pimpinan MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Ahmad Basarah, awalnya pimpinan MPR RI melakukan rapat di Gedung MPR pada Selasa, 30 November 2021, dengan agenda membahas program kerja MPR tahun 2022 yang akan datang. |
||||
| Bamsoet PPHN Tampung Seluruh Aspirasi Rakyat | 2021-10-27 07:33:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pokok Pokok Haluan Negara menjadi kanal untuk menampung seluruh aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia yang tidak tertampung dalam sistem politik yang ada. Semua ini untuk mewujudkan tujuan berbangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. |
||||
| Bamsoet: MPR RI Serap Wacana Utusan Golongan Kembali Sebagai Anggota MPR RI | 2021-10-05 15:30:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan setelah empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), turut membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Termasuk perubahan sistem dan lembaga perwakilan politik di Parlemen, khususnya di lembaga MPR RI. |
||||
| Ma'ruf Cahyono: Sidang Tahunan Secara Sederhana dan Terbatas | 2021-08-16 13:00:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono SH, MH, menyebutkan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi ini sudah pasti prosesi persidangan disesuaikan, lebih disederhanakan penyelenggaraanya. Pembatasan juga dilakukan dari jumlah yang hadir secara fis ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bamsoet Tegaskan Komitmen MPR Periode 2019 - 2024 Untuk Wujudkan PPHN | 2021-05-31 14:22:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam masa jabatan MPR periode 2019 - 2024. Bila MPR sudah memutuskan soal PPHN, maka presiden dan wakil presiden serta kepala daerah yang terpilih pada Pemilu Serentak 2024 akan mengacu pada visi misi negara ini. |
||||
| Ahmad Basarah: MPR Sedang Upayakan Realisasikan Haluan Negara Tahun 2023 | 2021-05-01 23:01:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah mengungkapkan MPR sedang mengupayakan untuk merealisasikan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau Pokok-Pokok Haluan Negara melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 paling sekitar akhir tahun 2022 atau awal 2023. Jika terealisasi Pokok-Pokok Haluan Negara ini akan menjadi panduan dalam pembentu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Polisi Amankan 5 Anggota 'Anarko' Diduga Akan Buat Rusuh di Saat Sidang Tahunan MPR | 2020-08-15 19:44:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya mengamankan 7 orang yang diduga akan melakukan kericuhan dan kerusuhan ditengah aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR RI, dimana aksi tersebut bersamaan dengan kegiatan Sidang Umum Tahunan (2020) MPR, Jum'at (14/8). |
||||
|
|||||
