JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai makna pemerintah pusat mengambil alih perbaikan di sebagian ruas jalan di Pemerintah Provinsi Lampung merupakan sebuah pesan menusuk bagi Pemprov tersebut. Dia meminta agar pesan itu ditangkap sebagai warning bagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk lebih peduli dengan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur LBH Awalindo Samsi Eka Putra yang mendapat mandat khusus dari masyarakat Lampung Utara mengatakan, dari penelusuran dan data yang dimiliki, adanya sejumlah uang dugaan korupsi yang sangat fantastis di Lampung Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan korupsi soal pelaksanaan proyek, anggar ...Berita Selengkapnya

LAMPUNG, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi menilai, kondisi Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai destinasi pariwisata sangat menyedihkan. Pasalnya, selain lokasinya yang cukup jauh, sarana prasarana (sarpras) yang dimiliki kurang memadai.

Demikian dikatakannya usai meninjau TNWK di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menilai para aparat penegak hukum di Provinsi Lampung, baik Kepolisian, Kejaksaan, Jajaran Pengadilan Tinggi, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan para aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara umum dinilai cukup bagus. Meskipun demikian dia tetap mengharapkan ada peningk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) meringkus Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Rahmat Hartono. Kader PDI Perjuangan ini ditangkap setelah menjadi buronan atas kasus korupsi pelebaran Jalan Jenderal Sudirman, Kotabumi, Lampung Utara 2011-2012.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejag ...Berita Selengkapnya

BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menginventarisasi aset Sugiharto Wiharjo alias Alay terpidana kasus korupsi 18 tahun. Vonis kasasi MA menghukum Alay selama 18 tahun penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp106 miliar subsider 2 tahun penjara.

Kepala Kejaksaan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Hi. Herman HN-Zainuddin Hasan. Demikian amar putusan No. 8/PHPU.D-XIII/2014 dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Rabu (14/5) di Ruang Sidang Pleno MK. “Menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya,” ujar Hamdan.

Da ...Berita Selengkapnya

BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi Lampung baru akan berinventarisasi terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian energi seperti batu bara, semen, dan pasir.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Arinal Junaidi.
Menurutnya, banyaknya infrastruktur jalan di Lampung yang mengalami k ...Berita Selengkapnya

BANDARLAMPUNG, Berita HUKUM - Situasi politik dan pemerintahan di Provinsi Lampung cukup terjaga selama 2013, kendati dinamika politik tetap terjadi sebagai konsekuensi dari terwujudnya suasana demokrasi, kata Lumban Tobing, SE, M.Sp
"Di tingkat provinsi, terdapat kecenderungan semakin kuatnya kualitas hubungan antara eksekutif dan legislatif dala ...Berita Selengkapnya

LAMPUNG, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Selasa (17/12) resmi melakukan penahanan terhadap Ronny Felix Chandra, Direktur PT Buana Permai Jaya.

Ronny ditahan seusai dirinya menjalani pemeriksaan pertama kali sebagai tersangka atas perkara dugaan korupsi pada pembangunan tahap dua Jembatan Way Sekampung di Kabupaten Pesawaran se ...Berita Selengkapnya