| LPSK |
|
|
| |
| LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu | 2019-12-11 04:46:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan tiga langkah yang bisa ditempuh pemerintah dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa Ialu.
"Pertama, pemerintah bisa menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas peristiwa pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi," kata Wakil Ketua LPSK Man ...Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran | 2019-08-22 13:42:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran LPSK. Eksistensi LPSK mutlak d ...Berita Selengkapnya |
| LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan | 2019-02-16 11:59:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan terus berbenah dengan meningkatkan kualitas layanan perlindungan saksi dan korban. Salah satu upaya yakni mendengarkan dan bertukar pikiran bersama mitra-mitra strategis yang selama ini tugasnya bersinggungan dengan LPSK.
Hal itu diutarakan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo d ...Berita Selengkapnya |
| LPSK: PP Nomor 43 Tahun 2018 Merupakan Penyempurnaan PP No 71 Tahun 2000 | 2018-10-10 19:16:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) angkat bicara pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menilai bahwa PP Nomor 43 Tahun 2018 ...Berita Selengkapnya |
| DPR Kritik LPSK Tak Lindungi Kasus Viral | 2018-03-16 14:12:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI mengkritik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tidak mengungkapkan perlindungan terhadap kasus-kasus viral di masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir (F-PG) mempertanyakan bagaimana perlidungan terhadap korban saksi penyerangan tokoh agama, ulama, penderta yang akhi ...Berita Selengkapnya |
| LPSK Berikan Layanan Bantuan Puluhan Korban Serangan Bom Terorisme | 2017-06-08 06:29:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan layanan bantuan kepada 22 orang korban aksi terorisme di Indonesia. Jumlah tcrsebut merupakan korban serangan bom di Thamrin Jakarta dan Samarinda tahun 2016 lalu.
"Jumlah tersebut belum termasuk korban serangan bom di Kampung Melayu akhir bulan Mei Lalu," ujar Abdul ...Berita Selengkapnya |
| Masyarakat Belum Paham Peran LPS | Thursday 04 Jun 2015 13:17:38 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - “Peran atau fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk melalui UU No 24 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 7 tahun 2009, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad, pada Seminar Nasional Peran dan Fungsi LPS, Rabu (4/6) di Gorontalo.
Menurut Fadel, ...Berita Selengkapnya |
| LPS Mengungkapkan Telah Menyelamatkan Bank Century | Tuesday 17 Dec 2013 19:35:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Corporate Secretary Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Samsu Adi Nugroho mengungkapkan bahwa telah menyelamatkan bank Century.
"Satu bank yang kita selamatkan yaitu bank Century," kata Samsu dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), Selasa (17/12) di gedung Puspenkum Kejaksaan A ...Berita Selengkapnya |
| Kejar Aset Bank Gagal, LPS Gandeng Kejaksaan Agung | Tuesday 17 Dec 2013 14:14:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan pengejaran atas aset-aset terhadap pemilik/pengurus bank gagal yang telah ditutup dan diselamatkan oleh lembaga tersebut melalui gugatan perdata.
Hal ini diungkapkan dalam Acara Diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kej ...Berita Selengkapnya |
| Edwin Partogi Beberkan Gaji Pertama LPSK di Media Sosial | Saturday 07 Dec 2013 10:24:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Edwin Partogi, mantan eksponen 1998 yang juga Direktur HAM Public Virtue Institute (PVI) belum lama terpilih sebagai komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Terhitung sejak 1 November, Edwin Partogi resmi bekerja dan berkantor di LPSK di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat. Pembayaran gajinya terhitu ...Berita Selengkapnya |
|
|