Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pilgub Jakarta 2024
 
Pasangan Cagub-Cawagub PDI-P Pramono Anung dan Rano Karno Resmi Daftar Pilgub Jakarta 2024 | 2024-08-28 14:31:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasangan calon gubernur (cagub) - wakil gubernur (wagub) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Jakarta 2024. Kedua kader banteng moncong putih itu mendatangi kantor KPUD Jakarta sekira pukul 11.00 WIB atau sesuai jadwal urutan pendaftar ...

Dianggap Simbol LGBT, MUI Minta Pemerintah Larang Aktor Billkin dan PP Krit ke Jakarta | 2023-05-12 01:57:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Waketum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas meminta pemerintah Indonesia melarang kedatangan aktor dengan simbol LGBT ke Indonesia.

Menurutnya hal itu sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Hal ini sebagai merespons kedatangan dua aktor asal Thailand Billkin dan PP Krit di Tanah Air dalam fans meeting per
...

HNW Kritik Keras Pengibaran Bendera LGBT di Kedubes Inggris | 2022-05-23 16:08:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid MA mengkritik Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, mengibarkan bendera lambang Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Hanya dengan alasan hak asasi manusia, kedubes mengibarkan lambang LGBT. Mereka tidak mempertim ...

Pemerintah Dan DPR Harus Segera Mengisi Kekosongan Hukum Terkait LGBT | 2022-05-17 09:47:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik narasi yang menyebut bahwa di alam demokrasi Pemerintah tidak bisa melarang LGBT. Alasannya, karena tidak ada aturan hukum yang melarang atau memberikan sanksi terhadap LGBT. Padahal, Dedy Corbuzier yang memantik ...

Bertentangan dengan Pancasila, DPR Minta Ekspos Perilaku LGBT di Indonesia Dihentikan | 2022-05-13 07:01:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku dan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Hal ini menyusul polemik yang meluas di masyarakat perihal penolakan podcast Deddy Corbuzier yang dinilai memberi ruang 'kampanye' bagi pelaku seks menyimpang tersebut. Deddy ...

Jaksa Ajukan Pembatalan Perkawinan Sejenis di NTB | 2020-06-18 15:57:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Aneh tapi nyata, karena telah terjadi pernikahan sejenis terhadap warga Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pernikahan itu ternyata laki-laki dengan laki-laki.

Pasca mendapatkan informasi tersebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram langsung turun tangan. Dengan melakuk
...

LGBT Bertentangan Dengan Pancasila | 2019-11-29 09:14:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), banyak respon yang bermunculan baik mendukung maupun menyayangkan sikap Kejagung tersebut. Namun, yang jelas orientasi kelainan seks kaum LGBT itu bertentangan dengan Pancasi ...

Awasi Pemilihan Wakil Gubernur! | 2019-07-23 11:09:17

Oleh: Tony Rosyid

RUMIT DAN berbelit-belit! Itulah kesan pemilihan wakil gubernur DKI, dan wakil kepala daerah pada umumnya. Pemilihan Wagub DKI hingga hari ini belum tuntas. Begitu juga Wabup di Kabupaten Bekasi.

Mengacu pada UU No 10 Tahun 2016 dan PP No 12 Tahun 2018, wakil kepala daerah akan dipilih oleh DPRD berdasarkan dua calon rekomen
...

Brunei Terapkan Hukuman Rajam LGBT, Komisioner HAM PBB Sebut 'Hukum Kejam dan Tak Manusiawi' | 2019-04-02 12:25:45

BRUNAI, Berita HUKUM - Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, menuduh Brunei Darussalam berusaha menerapkan hukum kejam dan tidak manusiawi terkait dengan rencana penerapan hukuman cambuk dan rajam hingga mati terhadap kaum homoseksual mulai Rabu (3/4).

Oleh karenanya, ia menyerukan kepada otorita Brunei untuk membatalkan penerapa
...

AS Batalkan Visa Bagi Pasangan Diplomat LGBT | 2018-10-04 14:55:47

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - AS mengumumkan akan menolak visa diplomatik bagi pasangan sesama jenis dari kalangan diplomat asing dan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perubahan itu mulai berlaku pada hari Senin (1/10). Bagi pasangan sesama jenis yang sudah memiliki visa dan sedang berada di AS, diberi waktu hingga 31 Desember untuk pergi,
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]