PAPUA, Berita HUKUM - Data kemiskinan yang akurat sangat berguna sebagai acuan bagi Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program pembangunan. Namun disayangkan, hingga kini data kemiskinan di Indonesia masih belum akurat, sebab masih ditemukan inclusion error.

"Kita belum m ...Berita Selengkapnya

PALEMBANG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mengapresiasi pendapatan PT. Bukit Asam (PTBA) Palembang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono pada saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PTBA Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/7).

"Memang dari sisi pendapatan dari tahun 20 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mensinyalir ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan Lembaga One Single Submission (OSS). Dimana OSS muncul setelah ditetapkan pemerintah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik.

"Kami mengerti dan memahami hadirnya OSS dengan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat bersama DPR. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Men PAN-RB, dan Menkumham.

"RUU ini adalah hasil pembahasan antara kementerian ...Berita Selengkapnya

MAMUJU, Berita HUKUM - Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga penerima bantuan KUBE. Usaha yang dibantu program KUBE tersebut harus mampu bertahan dan terus maju.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat di Mamuju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan agar program dan kinerja pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pencitraan semata. Akibatnya anggaran negara terpakai hanya untuk urusan yang tidak tepat sasaran, tanpa hasil kerja yang memberikan manfaat bagi rakyat. Dia merasa amat terpanggil untuk meluruskan o ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI menyoroti soal pendidikan vokasi, hal ini menjadi perhatian guna mendukung peningkatan kualitas SDM industri nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR mengkritisi kinerja Kementerian Agama terkait evaluasi pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanul Haq tidak puas dengan hasil kinerja Kementerian Agama Tahun 2016 dan mengkritik tajam terkait hasil laporan evaluasi yang disampaikan oleh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya dugaan praktek kecurangan yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia (Persero) menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa anggota Komisi VI DPR RI. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat lanjutan membahas kinerja perusahaan dan kinerja keuangan serta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 di Gedung DPR RI, Sen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu menangani dengan serius kenaikan angka kemiskinan di Indonesia yang sebesar 780 ribu jiwa. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2015 kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh angka 28,51 jiwa atau 11,13 persen dari total jumlah p ...Berita Selengkapnya