| Komisi IV DPR |
|
|
| |
| Prinsip Konservasi Bertentangan dengan Komersialisasi | 2019-02-03 15:36:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan konsep usaha atau komersialisasi tidak relevan dengan aktivitas konservasi, yakni pelestarian atau perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga pemanfaatan hutan untuk peningkatan ekonomi perlu ditelaah lebih lanjut.
Demikian diungkapkannya di sela-se ...Berita Selengkapnya |
| Tolak Keras Rencana 'Penjualan' Bandara dan Pelabuhan kepada Asing | 2017-11-16 12:17:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menolak keras rencana pemerintah yang akan menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing. Pasalnya, keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan akan berpotensi melemahkan bahkan menghilangkan kontrol karantina.
"Jika pengoperasian sejumlah bandara d ...Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat | 2016-02-27 11:00:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta untuk tidak menciptakan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, karena pengguna kebijakan itu adalah rakyat. "Pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan, harus berdasarkan keinginan, harapan, dan pendapat rakyat," ujar Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV, disela-sela rapat den ...Berita Selengkapnya |
| Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting | Friday 13 Feb 2015 04:36:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau kerap disapa Titiek Soeharto meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lebih memperhatikan nasib pembudidaya kepiting di sejumlah daerah.
“Ibu (Susi Pudjiastuti) mengeluarkan peraturan yang tiba-tiba tanpa ada sosialiasi atau tenggang waktu,” katanya, d ...Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster | Tuesday 27 Jan 2015 14:18:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Permen KP No. 1/2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan bertelur dan bibit.Padahal itu sudah menjadi penghasilan tradisional masyarakat di beberapa wilayah, utamanya yan ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian | Tuesday 20 Jan 2015 03:41:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Raker Kerja pertama Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang dipimpin Ketua Komisi Edhi Prabowo, membahas beberapa isu terkait menurunnya indikator pertanian. “Sektor Pertanian di Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Hal ini terlihat dari capaian indikator makro pertanian tahun 2014,” kata Edhi Pr ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia | Tuesday 18 Nov 2014 17:03:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mempertanyakan Rencana Kerja dan arah kebijakan Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) 2014-2019, sehingga pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dapat segera diimplementasikan dan dapat bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.
Komisi DPR RI yang membidangi Kelautan meminta Dewan ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Dukung Konservasi Penyu di Pariaman | Sunday 31 Aug 2014 11:52:55 |
 |
PARIAMAN, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kotamadya Pariaman, Sumatera Barat untuk membangun kawasan konservasi penyu. Kebijakan pembangunan yang dipadukan dengan keseimbangan lingkungan dipastikan pada saatnya akan menghasilkan hal positif.
"Kalau kota Pariaman sudah memulai memperhatikan lingkungan sebagai base o ...Berita Selengkapnya |
| Bank Pertanian Mendesak Diwujudkan | Wednesday 11 Jun 2014 02:38:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah mendasar pertanian Indonesia ada pada pupuk dan stabilitas harga. Dua persoalan ini yang membuat petani bisa bekerja berkesinambungan. Disinilah dibutuhkan Bank Pertanian untuk membantu para Petani memenuhi kebutuhannya.
Pupuk merupakan kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh petani. Sementara masalah ha ...Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Pemerintah Tolak Usulan Ekspor Log | Sunday 20 Apr 2014 15:02:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk menolak usulan ekspor kayu gelondongan atau log yang terus didorong oleh kelompok bisnis tertentu agar kran ekspor komoditas kehutanan tersebut dibuka.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Jakarta, Senin, menyatakan jika pemerintah melemah dan berkomproni untuk membuka ekspor log ...Berita Selengkapnya |
|
|