| Komisi III DPR |
|
|
| |
| Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai | 2026-03-31 00:33:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI memberikan penghargaan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, beserta Jajarannya atas dedikasi dan kinerjanya dalam mengawal penyelesaian permasalahan yang terjadi antara warga dan pengembang di Cluster Vasana Neo Vasana Harapan Indah kota Bekasi.
Sebagai bentuk apresiasi, Komisi III DPR RI mem ...Berita Selengkapnya |
| Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman | 2026-01-26 12:38:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya (43), suami dari Arsita (39) korban penjambretan di Jalan Solo, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memicu sorotan publik. Pasalnya, penetapan status yang dilakukan oleh Polresta Sleman itu dinilai tidak mencermati peristiwa hukum dan rasa keadilan.
Ketu ...Berita Selengkapnya |
| Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi | 2023-06-11 00:01:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.
"Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan | 2022-12-22 01:03:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa anggaran penanganan perkara masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani. Sehingga, menurutnya, ada perkara-perkara yang terkesan mundur ditangani, namun sebenarnya karena keterbatasan anggaran tersebut.
"Kalau melihat anggaranya, ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat | 2022-07-22 14:24:55 |
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengusulkan agar masalah kemandekan proses eksekusi perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat ditarik kepusat untuk penyelesaiannya. Sebab pada prakteknya banyak eksekusi tidak bisa dijalankan karena terkendala masalah pengamanan dan biaya eksekusi.
"Kalau tadi kami den ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi | 2022-07-05 08:06:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menegaskan Undang-Undang (UU) Tentang Hukum Acara Perdata mendesak untuk segera direvisi. Mengingat, Supriansa mengungkapkan sebagaimana diketahui bersama bahwa UU Tentang Hukum Acara Perdata yang ada Indonesia sudah terlampau lama telah diatur sejak zaman Belanda.
Maka, Focus Group Di ...Berita Selengkapnya |
| Keanggotaan Komisi III DPR RI Ditetapkan | 2019-10-30 11:38:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menetapkan komposisi keanggotan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Periode 2019-2024. Seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/ ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Telusuri Insiden Pembakaran Polsek Bendahara | 2018-10-29 12:04:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meninjau Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan setelah dibakar oleh massa pada Selasa, 23 Oktober 2018 lalu. Tim Kunspek ingin mendengarkan secara seksa ...Berita Selengkapnya |
| Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi | 2018-10-15 22:39:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw diduga mendapati peluru yang menyasar ke ruang kerjanya, di Gedung Nusantara I DPR RI lantai 16. Bahkan, peluru itu hampir mengenai tamunya. Ia pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak Kepolisian untuk mengungkap fakta dibalik penembakan yang hampir mengenai tamu nya itu.
...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di Taman Nasional Komodo | 2018-08-07 09:10:33 |
 |
NTT, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan sidak ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebab berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo itu.
...Berita Selengkapnya |
|
|