Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Silmy Karim Tersangka KPK
 
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu | 2026-06-04 23:04:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal - KITAS dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap) untuk warga negara asing (WNA). Penetapan tersangka ini dilakukan sete ...

KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri | 2026-05-21 17:25:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan bahwa selama 22 tahun berdiri, yakni sejak 2004 sampai 2026, pihaknya sudah menangani sebanyak 1.880 pelaku rasuah.

"Dari 1.880 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, 1.720-nya pelakunya adalah laki-laki. Sedangkan 160-nya, itu perempuan," kata Deputi Penindakan dan
...

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub | 2026-01-21 17:15:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menetapkan Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka dugaan kasus jual beli jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Penetapan tersangka dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026) dan gelar pe
...

Pecah Rekor 3 kali OTT KPK dalam Sehari, Siapa Saja Pejabat yang Terseret? | 2025-12-19 14:11:59

JAKARTA, Berta HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kejutan besar menjelang akhir tahun 2025.

Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, lembaga antirasuah ini menggelar tiga Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lokasi yang berbeda, yakni Banten, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi.

Rangkaian operasi senyap ini menyeret sejumlah nama
...

Pansel KPK Harus Pastikan Capim-Calon Dewas Periode 2024-2029 Miliki Integritas Antikorupsi | 2024-09-13 01:05:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Proses seleksi Calon Pimpinan (capim) dan Calon Dewan Pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 memasuki babak baru. Pasalnya, dari 20 nama capim yang lolos uji kompetensi dan telah diumumkan panitia seleksi (pansel) KPK pada Rabu, 11 September 2024, terdapat beberapa nama calon yang disebut masih ...

KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Saksi Ahli Prabowo-Gibran di MK,Ali: Sudah Gelar Perkara | 2024-04-06 06:00:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, saksi ahli Prabowo-Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) itu sebelumnya memberikan keterangan di sidang sengketa Pil
...

Firli Bahuri Mundur sebagai Ketua dan Pamit dari KPK | 2023-12-22 06:20:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) nonaktif Firli Bahuri mengumumkan dirinya mundur dari jabatan sebagai pimpinan serta pamit dari KPK.

"Saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK, dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya,
...

Polda Metro Tetapkan Komjen Firli Bahuri sebagai Tersangka Kasus Peras SYL | 2023-11-23 11:26:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Perwira tinggi Polri aktif berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) ini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik gabungan Subdit Tipikor D
...

Ungkap Serangan Balik Koruptor, Firli: Kehadiran Saya ke Bareskrim Bentuk Esprit de Corps Perangi Korupsi Bersama Polri | 2023-10-27 07:14:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPK Firli Bahuri telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pemerasan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).

Firli menegaskan kehadirannya sebagai bentuk Esprit de Corps atau semangat juang dan kebersamaan dalam perang badar pemberantasan korupsi bersama Polri.
...

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp57 Miliar kepada Kemenkumham RI dan Kementerian ATR/BPN | 2023-02-18 03:26:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyerahan aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada 2 (dua) instansi yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyerahan aset senilai tota ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Evaluasi Kinerja BGN Copot Dadan Hindayana
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Evaluasi Kinerja BGN Copot Dadan Hindayana
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]