Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Ijazah Jokowi
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah | 2026-07-08 16:15:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo. Sejumlah tindakan paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan oleh I Ketut Darpawan sebaga
...

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum? | 2026-07-05 08:42:51

Oleh: Edy Mulyadi

KASUS DUGAAN ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi sudah bergulir ke pengadilan. Sepertinya bakal seru.

Pertanyaan dan kritik atas selembar kertas bernama ijazah harus diselesaikan lewat pengadilan.

Harusnya kritik berbasis penelitian dibalas dengan argumen dan bukti. Bukan dengan pasal-pasal pidana. Aneh! Tapi, itulah
...

PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli! | 2026-05-30 19:56:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, menanggapi soal keinginan Presiden Ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo kembali blusukan ke berbagai daerah dalam waktu dekat.

Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu mempersilakan Jokowi menjalankan kegiatan tersebut. Dia memastikan, PD
...

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut | 2025-04-30 22:15:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melaporkan sejumlah pihak terkait tudingan ijazah palsu ke kepolisian di Polda Metro Jaya, pada Rabu (30/4).

"Kami baru selesai mendampingi Pak Jokowi (Joko Widodo) untuk membuat pengaduan atau pelaporan (ke Polda Metro Jaya) terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
...

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi | 2025-02-21 04:22:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Hasto usai resmi ditahan KPK, Kamis (20/2/2025) terkait kasus dugaan perintangan penyidikan kas
...

Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara? | 2025-01-03 05:24:15

SOLO, Berita HUKUM - Joko Widodo atau Jokowi merespons santai usai nama istrinya, Iriana Jokowi, diminta pengamat militer, Connie Bakrie, untuk tidak tenang-tenang saja.

Presiden ke-7 RI itu tak mau ambil pusing meski dalam beberapa hari belakangan, namanya dan keluarga terus disebut-sebut dalam skandal pejabat negara.

Nama Jokowi dan keluarg
...

Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara | 2024-12-10 00:30:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Eggi Sudjana laporkan Jokowi soal dugaan ijazah palsu, tantang UGM buka suara.

Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Joko Widodo atas dugaan dugaan penggunaan ijazah S1 palsu.

Kuasa Hukum TPUA, Prof. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si mengatakan, sampai detik ini tidak ada yang b
...

PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf | 2024-08-02 16:26:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi usai menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatan pada 20 Oktober nanti.

Mardani mengapresiasi ucapan permintaan maaf orang nomor satu di Indonesia tersebut. Meski demikian, lanjutn
...

PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban | 2024-08-02 16:13:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menanggapi permintaan maaf Presiden Jokowi selama pemerintahannya. Menurutnya, permintaan maaf itu harusnya juga disampaikan bersamaan dengan pertanggungjawaban sebagai presiden.

"Saya yakin masyarakat Indonesia akan memaafkan tapi selaku presiden itu ada tempatnya untuk menyampaikan p
...

Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi? | 2024-04-22 00:23:40

Oleh: Prof.Dr.Drs Henri Subiakto, SH, MA

INI CERITA knp saya dulu bela Jokowi. Lalu sempat netral awal 2023, berubah mengkritisinya pasca keputusan MK no 90/2023. Sebelum 2014 saya sudah hormat ke pak Jokowi, pria sederhana dr rakyat kecil, yg sebelumnya pengusaha mebel, bisa sukses menjadi walikota.

Menurut saya Jokowi itu humble, tidak aro
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]