JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, pemerintah memandang perlu kelanjutan pelaksanaan langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah maupun antar Aparat Pusat dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 yang isinya melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam dan lahan gambut di hutan konservasi, hutan lindung dan produksi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan. Inpres ini disahkan pada Senin (13/5) lalu. Inpres ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperpanjang penundaaan izin atau moratorium pembukaan lahan primer dan gambut. "Instruksi Presiden utk perpanjang moratorium kehutanan sudah saya tandatangani. Mari kita kelola hutan secara berkelanjutan," begitu tulis Presiden SBY dal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya penguatan koordinasi antar pemangku kepentinan di bidang keselamatan jalan, dan untuk pelaksanaan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang Improving Global Road Safety melalui program Decade of Action for Road Safety 2011-2020, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerint ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mempercepat peningkatan nilai tambah mineral melalui pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 Februari lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 yang ditujukan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menperin MS. Hidayat, Menteri Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan seluruh instansi pemerintah agar dalam melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara transparan dan akuntabel. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 25 Januar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2013 untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air. Aksi kekerasan dan konflik komunal, termasuk aksi terorisme di tahun 2012 lalu, melatarbelakangi terbitnya Inpres tersebut.

“Saya sudah memberi inst ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Keluhan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengenai tidak dijalankannya berbagai rekomendasi KPK oleh instansi pemerintah, terutama pemerintah pusat atau kementerian, adalah hal yang tidak mengherankan.

Tidak cuma rekomendasi KPK, banyak Kementerian yang bahkan tidak melaksanakan secara maksimal Ins ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah siap memperbarui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan Inpres Nomor 17/2012. Inpres itu merupakan kelanjutan inpres sebelumnya yang dianggap harus lebih ditingkatkan pelaksanaannya itu.

"Inpres ini adalah kelanjutan dari yang belum kita laksanakan pada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera melaporkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Selain itu, ia meminta ada semacam analisis terhadap Inpres Nomor 5/2004 dan Inpres Nomor 9/2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
...Berita Selengkapnya