| Politik |
 |
|
| |
| Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak | 2020-09-22 21:56:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah meminta agar tahapan Pilkada 2020 ditunda. Ia mengingatkan, jangan sampai pemerintah dan DPR salah langkah dan perhitungan dengan tetap melanjutkan tahapan pilkada.
"Bahasa kita agak keras memang, 'pilkada masih bisa ditunda, pem ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan | 2020-09-21 05:44:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana penghapusan pelajaran sejarah dalam penyederhanaan kurikulum SMA/SMK dinilai sangat sensitif.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengurai bahwa penghapusan pelajaran sejarah bisa otomais menghapus seluruh fakultas sejarah.
"Kalau kemudian dihapus misalnya, ini luar biasa banyak sekali ada perkumpulan ata ... Berita Selengkapnya |
| Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan | 2020-09-20 16:27:31 |
 |
MEDAN Berita HUKUM - Tidak ada kawan abadi di dalam politik. Setidaknya adagium ini yang tengah dirasakan Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
Dalam akun Twitter pribadinya, dia mengunggah struktur Tim Pemenangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi (Aman) di Pilkada Kota Medan 2020. Di struktur itu, nama Jansen Sitindaon masuk sebagai ... Berita Selengkapnya |
| Said Didu: Bu Menkeu, Dulu untuk Dampak Krisis Ditolak, Sekarang Jiwasraya 'Dirampok' Kok Malah Dikucurkan 20 T? | 2020-09-19 05:50:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menggelontorkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dalam rangka menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya mendapat kritikan tajam.
Salah satunya dari mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dia mempertanyakan sikap Sri Mulyani yang beg ... Berita Selengkapnya |
| Hasil Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri: Ada Unsur Pidana | 2020-09-17 21:21:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bareskrim Polri menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana dalam pengusutan perkara peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung RI yang terjadi pada Sabtu (22/8) lalu.
Hal itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers bersama jajaran pejabat Kejaksaan Agung di Mabes Polri, Ja ... Berita Selengkapnya |
| Sekda DKI Jakarta Saefullah Tutup Usia | 2020-09-16 15:14:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemprov DKI Jakarta berduka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.. , Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Dr. H. Saefullah, S.Pd., M.Pd tutup usia pada Rabu (16/9) pukul 12.55 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saefullah meninggal karena shock sepsis irreversible dengan ARDS bagi pasien terkonfirmasi COVID ... Berita Selengkapnya |
| Syekh Ali Jaber: Saya Tidak Terima Kalau Pelaku Penusukan Dianggap Gila, Dia Sangat Terlatih | 2020-09-14 14:29:43 |
 |
BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Syekh Ali Jaber meminta kepada para jamaah dan netizen bersabar atas peristiwa penusukan yang dialaminya. Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di Baba Rayan, Kota Bandar Lampung, Senin (14/9).
"Pada netizen jangan terpancing dan termotivasi dengan ujian yang terjadi, katanya penusuk ulama dibilang gila. Kalau p ... Berita Selengkapnya |
| 59 Negara Tolak WNI, Refly Harun: Kesalahan Jokowi, Bukan Anies | 2020-09-12 13:48:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai penolakan 59 negara terhadap WNI bukti dunia internasional tidak percaya penanganan COVID-19 di Indonesia.
Anehnya, kesalahan itu ditimpakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada 14 September me ... Berita Selengkapnya |
| Berlakukan PSBB, Anies Diserang Buzzer | 2020-09-11 10:11:49 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
BARU-BARU ini, presiden menyatakan 'bahwa fokus utama pemerintah adalah kesehatan'. Sepertinya, pernyataan presiden ini sebagai respon atas makin meluasnya penyebaran covid-19. Perhari di atas 3.000 orang terinveksi virus corona.
Presiden siuman, kata epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Windhu Purnomo. Bole ... Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Rem Darurat, Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar | 2020-09-10 06:22:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai langkah kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penularan pandemi COVID-19 yang semakin naik pada PSBB Masa Transisi Fase I. Anies menjelaskan indikator utama ... Berita Selengkapnya |
|
|
