| Politik |
 |
|
| |
| UU Omnibus Law Sia-sia Dibawa ke MK, Hakimnya Dipilih DPR dan Presiden | 2020-10-10 07:36:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar meminta rakyat tidak mengandalkan jalur Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Sebab, jalur tersebut dianggap akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil.
Haris menilai, saat ini pemerintah tengah menggiring masyaraka ... Berita Selengkapnya |
| Anies Bukan Pengecut! | 2020-10-09 14:45:25 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
TENGAH MALAM, tanggal 5 oktober 2020 RUU Omnibus Law Cipta Kerja diketuk, dan disahkan jadi UU. Kenapa tengah malam? Kenapa harus di luar waktu umumnya orang bekerja? Sangat mendesakkah? Pertanyaan-pertanyaan ini terus ada di pikiran rakyat.
Rakyat protes. Terutama kaum buruh, mahasiswa, pelajar, dan ormas Islam. Esok ha ... Berita Selengkapnya |
| Cipayung Plus Aksi Demonstrasi, Tuntut Pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja | 2020-10-09 05:21:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu menimbulkan gelombang penolakan yang sangat besar di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, forum Cipayung Plus nasional yang terdiri dari gabungan GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, KMHDI, LMND dan HIKMABUDI melakukan aksi massa dalam jumlah ... Berita Selengkapnya |
| Massa Demo Terkonsentrasi di Sekitaran DPR RI dan Istana, Polisi Rekayasa Lalin | 2020-10-08 10:58:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kemacetan berkaitan adanya aksi massa hari ini. Titik demo hari ini terpusat di dua lokasi yakni di sekitar gedung DPR dan Istana Negara.
"Hari ini ada dua titik yang kami perkirakan akan jadi tempat untuk unjuk rasa, yaitu di gedung DPR/MPR dan istana negara, ... Berita Selengkapnya |
| 35 Investor Besar Menyatakan Keperihatinan terkait Pengesahan UU Cipta Kerja | 2020-10-07 22:07:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Investor global telah memeringatkan pemerintah Indonesia bahwa Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah, (6/10/2020), akan merusak lingkungan. Menyadur Bangkok Post, Selasa (6/10), sekitar 35 investor besar menyatakan keperihatinan terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Beberapa investor global itu antara lain ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Pemerintah Segera Siapkan Anggaran Vaksin Covid-19 | 2020-10-06 09:24:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Bio Farma harus segera membayar sebesar Rp 24 triliun kepada perusahaan Sinovac asal China sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah segera menyiapkan anggaran tersebut, mengingat mendesaknya kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
... Berita Selengkapnya |
| Din Syamsuddin: Mari Ciptakan Kehidupan Nasional Yang Tidak Gaduh dari Diri Sendiri | 2020-10-06 07:13:38 |
 |
Oleh: M. Din Syamsuddin
KEPADA YANG Mulia
Bapak Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
MARI CIPTAKAN KEHIDUPAN NASIONAL YANG TIDAK GADUH DARI DIRI SENDIRI
Assalamu'alaiku Wr. Wb.
Yang Mulia Presiden Ir. Joko Widodo,
Semula kami berpikir tidak ingin mengirim surat ini khawatir akan (dianggap) menciptakan kegaduhan.
Namun, l ... Berita Selengkapnya |
| Busyro Muqoddas: KPK Dimutilasi Tuntas oleh Pemerintah | 2020-10-04 07:53:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai KPK pada periode ini berhasil secara tuntas dimutilasi pelbagai kewenangannya oleh pemerintah selepas Undang-undang KPK direvisi.
Hal itu ia sampaikan saat membandingkan pelbagai temuan data terkait fenomena penyimpangan dukungan para cukong dalam gel ... Berita Selengkapnya |
| KAMI Tolak Keras Penggunaan Uang Rakyat Rp 22 Triliun Untuk Menutupi 'Perampokan' Jiwasraya | 2020-10-04 06:37:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak keras penggunaan uang rakyat lewat Penyertaan Modal Negara melalui BUMN untuk menutupi kerugian perampokan PT Asuransi Jiwasraya.
Demikian disampaikan Koordinator Sosial Ekonomi KAMI, M. Said Didu dalam Pernyataan Sikap KAMI No. 020/KSE-KAMI/B/X/2020, Sabtu (3/10).
Si ... Berita Selengkapnya |
| Amien Rais: Bismillahirrahmanirrahim, Mukaddimah Partai Ummat | 2020-10-02 14:51:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) Amien Rais resmi mengumumkan nama partai politik (parpol) baru yang dibentuknya.
Dalam akun YouTube Amien Rais Official, Tokoh Reformasi ini memberikan kata pengantar sekaligus memperkenalkan nama parpolnya yang berlandaskan pada ideologi Islam.
Namun nama partai ba ... Berita Selengkapnya |
|
|
