| Eksekutif |
 |
|
| |
| 749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang | 2020-10-24 21:25:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan akan menerjunkan 749 personel untuk mengamankan arus lalu lintas masyarakat selama hari libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, yang akan berlangsung tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020.
"Untuk pengamanan yang libur panjang itu 749 personel," kata Direktur Lalu ... Berita Selengkapnya |
| Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi | 2020-10-22 18:56:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Rocky Gerung menilai sikap kontradiksi Presiden Joko Widodo bisa dilihat oleh pihak asing. Hal ini disampaikannya melalui podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang di publikasikan pada Senin (19/10/2020).
Dalam diskusi dengan Akbar Faizal, Rocky Gerung memiliki alasan mengapa dirinya selalu memberi kri ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja | 2020-10-21 19:18:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta DPR dan Pemerintah tidak gonta-ganti dokumen RUU Cipta Kerja.
Mulyanto menegaskan, berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 163 huruf c dan huruf e diatur ketentuan, bahwa pada saat pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan pembacaan serta pe ... Berita Selengkapnya |
| Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam | 2020-10-20 20:27:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Ombibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Tuntutan itu kembali disuarakan hari ini dalam demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Mas ... Berita Selengkapnya |
| Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI | 2020-10-20 12:20:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap 1 tahun pada pada hari ini (20/10). Salah satu yang menjadi fokus dalam pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastrukturdi seluruh wilayah Tanah Air. Tujuannya, untuk menekan biaya logistik yang begitu tinggi.
Ekonom Institute for D ... Berita Selengkapnya |
| Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap? | 2020-10-18 15:13:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sembilan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sudah ditangkap polisi. Akankah penangkapan ini berlanjut?
Menurut Menkopolhukam Mahfud MD- seperti dikutip CNN Indonesia - penangkapan terhadap apa yang disebut sebagai pihak yang menunggangi aksi penolakan UU Cipta Kerja yang berujung ricuh itu akan terus dita ... Berita Selengkapnya |
| PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI | 2020-10-16 10:58:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri terus menuai reaksi beragam dari kalangan masyarakat.
Para petinggi KAMI tersebut disangkakan telah melanggar sejumlah pasal dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) usai mengunggah pe ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain | 2020-10-15 10:29:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Data mengejutkan dikeluarkan Bank Dunia (World Bank) tentang daftar 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah dengan utang luar negeri (ULN) terbesar. Di mana nama Indonesia ikut masuk di dalamnya.
Berdasarkan laporan bertajuk International Debt Statistics 2021, Indonesia berada di posisi ke-6 negara berpendapatan ... Berita Selengkapnya |
| Presidium KAMI Harus Turun Tangan Membela 3 Petinggi KAMI Yang Ditangkap Polisi | 2020-10-13 12:44:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penangkapaan tiga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana harus segera direspon presidium KAMI. Yaitu, Gatot Nurmantyo, M. Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab.
Khusus Gatot yang sering tampil di depan dan merupakan mantan Panglima TNI, harus turun t ... Berita Selengkapnya |
| PA 212, GNPF dan FPI Siap Aksi Demo 1310 Tolak UU Ombibus Law Ciptaker/ Cilaka | 2020-10-13 01:01:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Front Pembela Islam (FPI) berencana berdemonstrasi untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Kegiatan tersebut dinamakan Aksi 1310 Tolak UU Cipta Kerja Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indones ... Berita Selengkapnya |
|
|
