| Legislatif |
 |
|
| |
| Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan | 2021-07-15 03:56:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai layanan kesehatan sudah sampai pada taraf functional collapse akibat ekses pandemi yang semakin meluas. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi kolapsnya layanan kesehatan.
"Layanan keseh ... Berita Selengkapnya |
| dr Lois Owien Ditahan Polisi Atas Dugaan Informasi Hoax terkait Penanganan Korban Covid-19 | 2021-07-13 02:32:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bareskrim Polri menahan dr. Lois Owien atas kasus dugaan penyebaran informasi atau berita bohong alias hoax terkait penanganan korban Covid-19. Pernyataannya dinilai telah menimbulkan kegaduhan disaat masyarakat dan pemerintah tengah berupaya menanggulangi wabah virus Covid-19.
"Dokter L telah menyebarkan berita bohong da ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Hadapi Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa-Bali | 2021-07-11 01:25:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (HC) Puan Maharani menegaskan, pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali. Pasalnya, Meski sudah ada pengetatan PPKM Mikro, pemerintah harus bekerja cepat serta tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di ... Berita Selengkapnya |
| Langkah Kemenkumham dalam Pengendalian Eskalasi Covid-19 | 2021-07-10 01:34:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Angka positif Covid-19 Indonesia mengalami peningkatan tajam selama beberapa minggu terakhir. Semua kalangan masyarakat, baik itu instansi pemerintahan, swasta maupun masyarakat umum turut terdampak pandemi Covid-19 ini.
Merespon peningkatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Rev ... Berita Selengkapnya |
| HNW Kritik Pihak Yang Ingin Menjerumuskan Jokowi Dengan Dekrit | 2021-07-07 22:18:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik pihak-pihak yang menjerumuskan Presiden Joko Widodo dengan usulan dekrit perpanjangan masa jabatannya dengan alasan darurat pandemi Covid-19. Kritik tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam diskusi virtual y ... Berita Selengkapnya |
| Ini Juknis Penegakan Hukum dari Jampidum Bagi Pelanggaran PPKM Darurat Covid-19 | 2021-07-06 07:25:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para Jaksa di seluruh Indonesia, saat ini tak perlu khawatir lagi untuk melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan (protkes), pada saat melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Karena tujuannya agar dapat memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus corona (Covid -1 ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR Meminta Pemerintah Tegas Menyetop TKA China Selama Pandemi Covid19 | 2021-07-05 16:14:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan masuknya Warga Negara Asing (WNA) asal Cina di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat). Pasalnya, sebanyak 20 WNA asal China tiba lagi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7) hingg ... Berita Selengkapnya |
| Miris! Rumah Sakit Muhammadiyah Gerak Cepat, Pembayaran dari Pemerintah Lambat! | 2021-07-04 11:51:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lonjakan kasus penularan Covid-19 tak terelakkan pasca mudik lebaran 2021. Pada 26 Juni 2021 hingga 2 Juli 2021, ledakan kasus baru memecahkan rekor di atas 20 ribu kasus per hari.
Akibatnya, layanan gawat darurat (IGD) tak mampu menampung pasien kritis Covid-19 yang terus berdatangan dan terjadi hampir merata di seluruh ... Berita Selengkapnya |
| Bansos Harus Diberikan Selama PPKM Darurat | 2021-07-04 01:37:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bantuan sosial (Bansos) harus tetap diberikan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021. Bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu harus diperpanjang, agar masyarakat terdampak bisa tetap memenuhi kebutuhannya.
Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Berlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali Hingga 20 Juli 2021 | 2021-07-01 19:09:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali.
"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat, sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Pr ... Berita Selengkapnya |
|
|
