| Legislatif |
 |
|
| |
| Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang | 2021-09-24 11:44:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam pengelolaan utang Indonesia. Pasalnya, utang lndonesia kini telah mencapai Rp6.626,4 Triliun dan bahkan telah melebihi setengah dari aset negara yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemer ... Berita Selengkapnya |
| Ustadz di Tangerang Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Saat Pulang dari Masjid | 2021-09-19 23:14:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang ustadz di Pinang, Kota Tangerang tewas ditembak orang tak dikenal (OTK), Sabtu 18 September 2021 malam.
Korban diketahui bernama Ustadz Armand atau yang akrab disapa Alex akhirnya tewas.
Salah satu warga, Lhory mengatakan kejadian itu pada pukul 18.30 WIB. Ketika itu, Ustadz Alex saat bersama anaknya pulang da ... Berita Selengkapnya |
| Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas | 2021-09-17 23:24:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan prihatin dan menyesalkan agresifitas China dalam mengklaim kawasan Laut Cina Selatan (LCS) melalui doktrin 'sembilan garis putus-putus' yang mereka yakini sebagai warisan tradisional masa lampau. Klaim ini, padahal sudah berulang kali dimentahkan dalam berbagai Putusan Hukum Internasional. Bagi ... Berita Selengkapnya |
| Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah | 2021-09-15 11:36:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek besar kereta cepat Jakarta-Bandung masih menjadi sorotan publik. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menilai sejak awal proyek kereta cepat diprediksi bermasalah.
Menurut Suryadi, hal itu terjadi mulai dari berubahnya calon pelaksana proyek yaitu Jepang ke China yang merupakan suatu keputusa ... Berita Selengkapnya |
| Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk | 2021-09-14 06:10:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka mencegah masuknya varian baru Covid-19, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan bersama Satgas Penanganan Covid-19, dengan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan pengetatan deteksi di di pintu masuk ke Indonesia baik melalui udara, darat dan laut, termasuk pengetatan entry dan exit test bagi ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja? | 2021-09-11 09:54:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penangkapan oleh Polisi pada peternak yang protes minta tolong Presiden Jokowi harusnya tidak perlu dilakukan. Peternak yang sudah berjasa memberikan kontribusi positif dalam perekonomian nasional nasibnya semakin susah. Sekedar menyampaikan aspirasi kepada Presiden dalam kunjungan ke Blitar saja langsung di "amankan" oleh a ... Berita Selengkapnya |
| Temuan Selisih Anggaran PEN dalam APBN 2020 Sangat Memprihatinkan | 2021-09-10 07:07:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 yang cukup besar hingga Rp147 triliun. Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun. Di antara k ... Berita Selengkapnya |
| Persiapan 2024 Partai Ummat Fokus Gaet Milenial, Pengamat: Wajar | 2021-09-07 20:01:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Ummat menyampaikan sejumlah strategi politik yang terus digencarkan untuk persiapan menghadapi pertarungan politik Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi dalam jumpa pers secara daring, Minggu (5/9) menegaskan bahwa pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi kaum milenial untuk t ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati: Pemerintah Tidak Pantas Komersialkan Vaksin | 2021-09-03 14:35:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tindakan pemerintah yang berencana menerapkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) di awal tahun karena adanya temuan penurunan tingkat efikasi vaksin Covid-19 setelah beberapa waktu. Menurutnya, hal ini tidak pantas dilakukan pemerintah di tengah pandemi dan tidak sesuai ... Berita Selengkapnya |
| Sah Sebagai Parpol, Sekjen Partai Ummat: Terima Kasih Sahabat Ummat yang Telah Berjuang | 2021-08-28 19:51:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen partai Ummat Ahmad Muhajir Sodruddin menyampaikan DPP Partai Ummat mengapresiasi terhadap seluruh kader partainya atas tercapainya pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Menurut dia, hal itu terwujud karena seluruh kader dengan loyalitas yang tinggi berjuang untuk mewujudkan tujuan bersama Pa ... Berita Selengkapnya |
|
|
