| Kriminal |
 |
|
| |
| Tak Terima Plang Nama di Masjid Banyuwangi Dibongkar Paksa, Muhammadiyah Bakal Ambil Langkah Hukum | 2022-03-01 06:48:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Insiden pencopotan plang nama Muhammadiyah di masjid Al Hidayah di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat kemarin (25/2) viral di media sosial.
Dalam tayangan video berdurasi 25 menit tersebut, tampak sekelompok warga mencopot tiga plang milik organisasi Muhammadiyah yang terpasang di l ... Berita Selengkapnya |
| Polisi Tangkap 3 dari 5 Pelaku Pengeroyokan Ketum KNPI Haris Pertama | 2022-02-23 10:13:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya menangkap 3 dari 5 pelaku tindak pidana pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ketiga pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial MS, JT, dan SS, sedangkan 2 pelaku masih dalam pengejaran alias DPO inisial A dan I.
"Ketiganya ditangkap di Tanjung Priok ... Berita Selengkapnya |
| Pemindahan IKN Ancaman bagi Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi | 2022-02-19 10:21:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah diidentifikasi bahwa di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat tiga Kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
"Saya mempertanyakan langkah m ... Berita Selengkapnya |
| Saleh Daulay: Aturan Pemerintah Jangan Rugikan Masyarakat | 2022-02-14 06:26:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. Dalam rapat-rapat dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dibicarakan sec ... Berita Selengkapnya |
| Sidang Pendahuluan JR di MK, Partai Ummat Gaungkan Penghapusan Presidential Threshold | 2022-02-09 23:22:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk kesekian kalinya menggelar judicial review (JR), pengujian UU Pemilu terkait Presidential Threshold sebesar 20 persen. Kali ini, sidang perdana JR dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan yang diajukan oleh Partai Ummat, Partai yang baru didirika ... Berita Selengkapnya |
| Ditjen PAS Konfirmasi Ke Kalapas Klas I Cipinang: Kabar Soal Pungli Alas Tidur Napi, Tidak Benar | 2022-02-07 05:54:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan bahwa kabar dugaan adanya pungutan liar (pungli) jual beli alas atau tempat untuk tidur narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang, Jakarta Timur, adalah tidak benar alias hoax.
Hal itu disampaikan K ... Berita Selengkapnya |
| Acara Indonesia Bangkit Lebih Kuat, Seluruh Anggota RAPI Membuat Program Rumah RAPI | 2022-01-31 08:51:10 |
 |
TANGERANG SELATAN, Berita HUKUM - Beranjak dari mengusung tema, 'Indonesia Bangkit Lebih Kuat,' setelah pandemi Covid19, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang memiliki anggota sekitar 68 ribu orang anggota keseluruhan seIndonesia, mengggelar acara 'Indonesia Lebih Kuat dengan beberapa kegiatan seperti Senam Zumba, Aerobik, Vaksin Gratis 1 dan ... Berita Selengkapnya |
| Tersangka Kasus Pembunuhan di Bekasi Dijerat Pasal 340, Ancaman Penjara Seumur Hidup | 2022-01-26 12:48:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap pria berinisial TAW (21), tersangka utama pembunuhan terhadap temannya berinisial AY (19). Pelaku ditangkap di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, akibat perbuatannya tersangka TAW dipersangkaka ... Berita Selengkapnya |
| Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural | 2022-01-21 15:17:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kaltim menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara.
Sikap penolakan didasari pertimbangan risiko seperti terganggunya kehidupan masyarakat adat setempat dan satwa langka akibat pembangunan ... Berita Selengkapnya |
| Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU | 2022-01-19 09:35:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU) IKN ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dikatakan Anggota DPR RI Hamid Noor Yasin, F-PKS menilai pemindahan ibu kota negara disaat negeri ini tengah sibuk membenahi keuangan negara yang sulit akiba ... Berita Selengkapnya |
|
|
