Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kriminal
 
6 Oknum Polisi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Terlibat Pengeroyokan Hingga 2 Matel Tewas di Kalibata | 2025-12-13 17:38:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan 6 oknum anggotanya menjadi tersangka atas kasus dugaan keterlibatan pengeroyokan penagih hutang (debt colector) atau matel (kelompok penagih hutang mata elang) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa itu mengakibatkan 2 orang matel meninggal dunia.

Karo Penmas
...

Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus | 2025-11-17 19:24:40

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Asianet Media Teknologi (Asianet) menghargai putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Mandau Jaya Kontrindo (Makon). Putusan atas perkara dengan registrasi Nomor: 323/PDT.SUS-PKPU/2025/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut memberikan kejelasan ata ...

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK | 2025-11-16 12:53:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Benny K. Harman berharap Presiden RI Prabowo Subianto segera mengeluarkan kebijakan untuk menarik anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dari posisi jabatan sipil. Hal ini usai Mahkamah Konstitusi (MK-RI) mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang No ...

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan | 2025-11-06 09:29:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) membeberkan penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan hadiah. Disebut tersangka AW diduga meminta 'Jatah Preman' sebesar 5 persen atau senilai Rp 7 miliar dari nilai proyek pembangunan jalan dan jembatan ya ...

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid | 2025-11-03 22:33:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) membenarkan adanya operasi tangkap tangan (0TT) di Provinsi Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid turut terjaring OTT KPK.

"Benar (OTT di Riau, termasuk Gubernur Riau)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Senin (3/11).

Sementara itu, juru bicara (jubir) KPK Budi Prasetyo menyampaikan bah
...

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat ! | 2025-10-22 10:36:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut terbongkarnya praktik peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) sudah terjadi berulang kali di Indonesia. Kejahatan itu, kata Andreas, diduga terjadi karena ada kerjasama antara petugas keamanan lapas/rutan dan warga binaan, t ...

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas | 2025-10-20 15:56:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Apel Ojol Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas nyata antara Polri dengan komunitas ojek online.

"Alhamdulillah hari ini satu tahun Pemerintahannya Bapak Presiden Pr
...

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka | 2025-10-17 08:56:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kecurigaan adanya dana besar milik pemerintah pusat yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka di perbankan. Berdasarkan catatannya, jumlah dana tersebut mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025, dan perlu ditelusuri sumber serta tujuannya.

"Agak aneh nih, kalau say
...

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril | 2025-10-10 15:25:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Kontingen atlet senam asal negara Isreal resmi tidak diizinkan ikut berlaga pada Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang akan digelar 19 - 25 Oktober 2025 mendatang di Indonesia. Para atlet Israel itu batal lantaran pemerintah Indonesia tidak memberikan izin masuk atau visa ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri K
...

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah | 2025-10-01 20:08:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat Simalungun yang terdiri dari perkumpulan para Tokoh Adat dan Budaya serta Tokoh Masyarakat Simalungun dari berbagai lintas daerah dan provinsi menyatakan sikap menolak klaim tanah adat (non Simalungun) di wilayah Kabupaten Simalungun. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
Batal jadi ibu kota, CBA desak Kejagung usut proyek IKN yang habiskan anggaran Rp75,8 triliun


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]