Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kriminal
 
Polri Tetapkan Saipul Jamil Jadi Tersangka | Monday 05 Sep 2011 16:36:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Setelah menjalani pemeriksaan dan hasil olah tempat kejadian, suami korban Virginia Anggraeni (21), Saipul Jamil ditetapkan sebagai tersangka. Pedangdut mantan suami Dewi Persik tersebut, dianggap tersangka karena kelalaian yang mengakibatan istri keduanya, tewas kecelakaan di KM 96,500 jalan Tol Cipularang, Purwakarta S ...

Bolos Hari Pertama Kerja, Sembilan PNS Terancam Dipecat | Monday 05 Sep 2011 16:28:50

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sebanyak 565 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kedapatan tidak masuk pada hari pertama kerja setelah libur lebaran, Senin (5/9). Dari hasil rekapitulasi kehadiran sementara melalui absen online di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta tercatat, 565 PNS yang tidak masuk kerja terdiri ...

Komite Etik Segera Periksa Pimpinan KPK | Monday 05 Sep 2011 16:02:04

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memulai pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan KPK terkait tudingan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Demikian dikatakan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/9).

Menurut dia, pemeriksaan k
...

Polri Diminta Ekspos Bersama Kasus Surat Palsu MK | Friday 02 Sep 2011 16:24:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Belum ditetapkannya aktor kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK), mengundang tanda tanya. Atas dasar itu, tim kuasa hukum tersangka Zainal Arifin Hoesein meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera melakukan gelar (ekspos) perkara secara bersama.

Permintaan tersebut pun diajukan tim pembela
...

Farhat Abbas: Uang Rp 1,5 Untuk THR Lebaran Muhaimin | Thursday 01 Sep 2011 23:12:31

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Uang Rp1,5 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kantor Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakerstrans merupakan uang pinjaman untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pucuk pimpinan instansi tersebut.

Hal ini ditegaskan kuasa hukum tersangka kasus dugaan suap
...

Kasus Surat Palsu MK, Polri Harus Pertimbangkan Logika Umum | Thursday 01 Sep 2011 22:11:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berharap polisi menggunakan logika hukum serta mempertimbangkan logika umum yang berkembang di masyarakat (common sense). Hal ini terutama dalam menangani kasus dugaan pemalsuan surat putusan MK.

Penekanan ini, menurut dia, karena penegak hukum kerap menafikan logika umum ters
...

Presiden SBY Didesak Copot Patrialis Akbar | Thursday 01 Sep 2011 20:32:47

*Dikenal perhatian terhadap koruptor dan rajin memberikan remisi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mantan Menteri Kehakiman Muladi menolak pemberian remisi (pemotongan masa pemidanaan) kepada narapidana (napi) untuk kasus korupsi dan terorisme. Pasalnya, kedua jenis tindak pidana itu adalah kejahatan luar biasa (extra ordonary crime) yang merusak
...

235 Koruptor Terima Remisi, Delapan Langsung Bebas | Tuesday 30 Aug 2011 23:59:04

*Koruptor seharusnya disamakan dengan napi teroris yang tak perlu mendapat remisi. Aksi korupsi mereka telah membuat bangsa dan negeri ini sengsara

JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan memberikan remisi (pengurangan masa hukuman) terhadap narapidana (napi) di seluruh Indonesia. Hal ini terkait dengan perayaan hari
...

KPK Bidik Petinggi Kemenakertrans | Monday 29 Aug 2011 22:57:07

JAKARTA-KPK berencana memeriksa seluruh atasan dua pejabat Kemenakertrans yang tertangkap tangan terkait dugaan menerima suap. Mereka yang dibidik termasuk Menakertrans Muhaimin Iskandar. Hal ini didasari kajian penyidikan kasus yang berawal dari pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur proyek transmigrasi di 19 kabupaten dengan total an ...

Suap Kemenakertrans, KPK Telusuri Aktor Utama | Saturday 27 Aug 2011 22:54:48

JAKARTA-Kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), kemungkinan besar melibatkan petinggi di atasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun terus mengembangkan pemeriksaan kasus ini sebagai upaya membongkarnya secara tuntas.

Pengembangan pemeriksaan kasus ini dibenarkan Wakil Ketua K
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]