| Peradilan |
 |
|
| |
| Kerabat Nasruddin Dukung Antasari Ajukan PK | Tuesday 06 Sep 2011 14:40:11 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Langkah terpidana Antasari Azhar mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), ternyata dapat dukungan dari kerabat korban Nasruddin Zulkarnaen. Bahkan, upaya itu diharapkan berhasil, agar langkah hukum luar biasa ini segera dikabulkan Mahkamah Agung (MA) dan mantan Ketua KPK itu dibebaskan dari segala tuduhan.
Ha ... Berita Selengkapnya |
| Beberkan Novum, Antasari Minta Dibebaskan | Tuesday 06 Sep 2011 14:05:10 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sidang pemeriksaan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Antasari Azhar akhirnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/9). Pemeriksaan memori PK tersebut, dimulai pukul 09.45 WIB dengan ditandai ketukan palu oleh majelis hakim yang diketuai Aminal Umam.
Sidang pemeriksaan ... Berita Selengkapnya |
| Putuskan PAW Anggota DPR RI, KPU Jangan Tabrak Aturan | Tuesday 06 Sep 2011 13:24:21 |
 |
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini belum juga memutuskan siapa pengganti antar waktu (PAW) anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Rudi Sukendra Sindapati. Padahal, ketentuan serta mekanisme dalam aturan yang sudah ada.
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Berdasarkan data yang dihimpun BeritaHUKUM.com, masalah ini ditemui atas pengganti ... Berita Selengkapnya |
| Gerah Dituding Prokoruptor, Patrialis Siap Revisi UU Pemasyarakatan | Monday 05 Sep 2011 21:46:27 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar akhirnya gerah juga dengan kritik keras yang ditimpakan kepadanya. Hal ini terkait dengan kebijakannya memberikan remisi kepada koruptor yang dianggap tak mempedulikan serta melukai rasa keadilan masyarakat.
Ia pun siap untuk melakukan revisi terhadap UU ... Berita Selengkapnya |
| Pengacara Belum Dampingi Tersangka Suap Kemenakertrans | Monday 05 Sep 2011 21:18:57 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menerima surat pemberitahuan dari kuasa hukum tiga tersangka kasus dugaan suap Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakerstrans. Ketiganya pun hingga kini belum didampingi pengacara, sejak pertama kali ditangkap.
Para tersangka ... Berita Selengkapnya |
| Pemilihan Ketua KPK Berpotensi Munculkan Konflik | Monday 05 Sep 2011 20:53:19 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemilihan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, diprediksi menuai konflik. Akar persoalannya adalah apakah Ketua KPK saat ini Busyro Muqqoddas akan diikutsertakan dalam pemilihan tersebut atau tidak.
Semua ini dapat diasumsi bahwa DPR akan memilih empat pimpinan KPK yang baru, sesuai dengan jumlah yang ... Berita Selengkapnya |
| Komite Etik Periksa Lagi Nazaruddin | Monday 05 Sep 2011 19:22:10 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet Muhammad Nazaruddin.
Keterangan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu, sangat penting untuk cek silang keterangan dari pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Terutana d ... Berita Selengkapnya |
| SBY Harus Nonaktifkan Muhaimin Iskandar | Monday 05 Sep 2011 18:40:16 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menonaktifkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dari jabatannya. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan (KPK).
“Sebaiknya Presiden SBY menonaktifkan Muhaimin dari jabatannya terlebih dahulu, guna ... Berita Selengkapnya |
| KY Ancam MA Gugat ke MK | Monday 05 Sep 2011 18:12:26 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Yudisial (KY) mengancam akan memperkarakan Mahkamah Agung (MA). Hal ini terkait dengan rekomendasi pemberian sanksi nonpalu bagi para hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dalam menangani perkara Antasari Azhar yang enggan dijalankan MA.
KY sudah bersiap-siap untuk membawa kasus ini kepa ... Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY takkan Intervensi Kasus Suap Kemenakertrans | Monday 05 Sep 2011 17:09:17 |
 |
*KPK dipersilahkan periksa Menakertrans Muhaimin Iskandar
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berjanji takkan ikut campur kerja KPK dalam mengusut dan membongkar praktik korupsi yang terjadi di ke ... Berita Selengkapnya |
|
|
