| Legislatif |
 |
|
| |
| Panja Mafia Pemilu Segera Lakukan Konfrontasi dan Keluarkan Rekomendasi | Monday 12 Sep 2011 14:18:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR segera mengeluarkan rekomendasi sementara. Pasalnya, kinerja Kepolisian dalam upaya mencari dan menetapkan tersangka utama kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), terbilang lamban.
Rekomendasi ini sengaja dikeluarkan, karena sifatnya khusus. Langkah itu dikeluarkan untuk men ... Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY Keluarkan Instruksi Amankan Rusuh Ambon | Monday 12 Sep 2011 12:44:03 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan dua instruksi langsung kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk menangani rusuh di Ambon. Istruksi tersebut berisi dua hal.
Hal ini dikatakan juru bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha, di Kantor Presiden Senin (12/9). Menurut Julian, istruksi pertama segera be ... Berita Selengkapnya |
| PDIP dan PKS Langgar UU MD3 | Saturday 10 Sep 2011 23:49:07 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai dua parpol yang ada dalam DPR, yakni PDIP dan PKS melanggar Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan tata tertib DPR. Pasalnya, beberapa kader partai tersebut yang bermasalah, hingga kini belum dipecat sebagai anggota DPR.
Seharusnya, kedua ... Berita Selengkapnya |
| Mantan Panitera MK Akan Uji Materialkan UU Kepolisian | Saturday 10 Sep 2011 23:05:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tersangka kasus dugaan pemalsuan surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) Zaenal Arifin Hoesein berencana untuk mengajukan uji material (judicial review) UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alasannya, penetapan kliennya menjadi tersangka kasus yang ditangani polisi itu diduga ada intervensi partai ... Berita Selengkapnya |
| Komite Etik KPK Jangan Bela Chandra | Saturday 10 Sep 2011 22:27:40 |
 |
*Pihak Nazaruddin desak penonaktifan terhadap komisioner yang melanggar kode etik
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang kecurigaan sebagian kalangan. Pasalnya, komite yang diketuai Abdullah Hehamahua lebih cenderung berperan sebagai pembela pimpinan lembaga itu, ketimbang memeriksa secara obj ... Berita Selengkapnya |
| Putusan Arbitrase Buktikan Ada Penggelapan Bailout Century | Saturday 10 Sep 2011 21:51:02 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keputusan atau vonis Pengadilan Arbitrase Internasional yang memenangkan gugatan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dalam kasus Bank Century di International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Amerika Serikat, akan berdampak politis luas di dalam negeri.
Putusan ini pun akan digunakan Tim pengawa ... Berita Selengkapnya |
| JK Tunggu Perkembangan Jadi Capres 2014 | Saturday 10 Sep 2011 21:28:35 |
 |
MAKASSAR (BeritaHUKUM.com) – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan melihat perkembangan terkait kemungkinan keikutsertaannya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendatang. "Tergantung apakah bangsa ini masih butuh figur seperti saya. Lihat saja nanti,” katanya di Unhas Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/9).
Ketua Palang Merah Indonesi ... Berita Selengkapnya |
| Arus Urbanisasi Tingkatkan Pengangguran dan Kriminalitas | Saturday 10 Sep 2011 17:47:11 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Arus urbanisasi ke kota besar seringkali berdampak negative. Selain menimbulkan pengangguran, tingkat kriminalitas menjadi aspek yang berpotensi meningkat. Salah satunya disebabkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang tidak memaksimalkan program untuk meningkatkan produktivitas para buruh migra ... Berita Selengkapnya |
| Nunun Diminta Segera Pulang ke Tanah Air | Friday 09 Sep 2011 23:58:14 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hamka Yandhu meminta tersangka Nunun Nurbaeti untuk segera pulang ke Tanah Air. Permintaan terpidana kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan deputi gubernur Senior Bank Indonesia 2004, agar kasus cek pelawat itu hingga terungkap secara tuntas.
Semua pihak yang terlibat pun dapat segera ditangkap dan diseret ke Peng ... Berita Selengkapnya |
| KPK Enggan Buka Aliran Dugaan Suap Kemenakertrans | Friday 09 Sep 2011 23:26:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merahasiakan penelusuran dana kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pasalnya, jika dibeberkan, dikhawatirkan dapat mengganggu penyidik kasus tersebut yang masih dalam pengembangan tim penyidik.
"KPK tidak bisa membeberkan semuanya, nan ... Berita Selengkapnya |
|
|
