| Peradilan |
 |
|
| |
| Jaksa Nilai Novum Antasari Bukan Bukti Baru | Tuesday 13 Sep 2011 16:51:37 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penuntut umum meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menolak peninjauan kembali (PK) perkara pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen yang diajukan terpidana Antasari Azhar.
Tiga bukti baru (novum) yang diajukan Antasari itu, sudah pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak tepat dijad ... Berita Selengkapnya |
| SBY takkan Berani Dongkel Anas dan Muhaimin | Tuesday 13 Sep 2011 15:53:44 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Program pemberantasan korupsi yang dilaksanakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya sebatas pencitraan belaka. Pasalnya, SBY tidak berani mendongkel sejumlah orang dalamnya yang melakukan praktik dugaan korupsi tersebut.
Hal ini terbukti, karena hingga kini Presiden SBY tid ... Berita Selengkapnya |
| KPK Rahasikan Pemanggilan Muhaimin dan Angelina | Tuesday 13 Sep 2011 15:10:34 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) takkan luput dari kasus dugaan suap di kementeriannya tersebut. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam telah menjadwalkan pemanggilan terhadapnya.
Namun, kapan pemanggilan tersebut dilaksanakan, institusi pemberantasan korupsi itu masih merahasiakann ... Berita Selengkapnya |
| Antasari Optimis MA Terima PK yang Diajukannya | Tuesday 13 Sep 2011 13:41:41 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terpidana Antasari Azhar merasa yakin permohonan peninjauan kembali (PK) atas perkara pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen yang diajukannya itu, bakal diterima Mahkamah Agung (MA). Ia pun merasa optimis segera dibebaskan dari segala tuduhan yang sama sekali tak pernah dilakukannya itu.
... Berita Selengkapnya |
| Prabowo: Pemilu 2014 Sangat Penting dan Strategis | Tuesday 13 Sep 2011 01:16:25 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak mau main-main dengan Pemilu 2014. Momen ini dianggap sangat penting dan benilai sangat strategis. Ia pun memasang target partainya lolos dalam verifikasi yang segera dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Arti sangat penting dan ... Berita Selengkapnya |
| Mantan Dirjen P4T Akui Ada Program PPID Kemenakertrans | Monday 12 Sep 2011 23:55:30 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Dirjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Harry Heriawan Saleh mengakui, adanya program percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) melalui dana APBN-Perubahan 2011.
Namun, dirinya tidak mengetahui perihal adanya commitment fee sebesar 10% yang mesti dibayar perusahaan ... Berita Selengkapnya |
| Yulianis Akui Kirim Kirim Rp 30 Miliar ke Kongres Demokrat | Monday 12 Sep 2011 23:22:17 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dugaan politik uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, pada 2010 lalu, mulai terkuak. Uang Rp 50 miliar mengalir dalam acara tersebut. Dana ini dikucurkan melalui PT Permai Group.
Hal itu terungkap dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang yan ... Berita Selengkapnya |
| Korupsi Era Refomasi Cenderung Berjamaah dan Lembaga | Monday 12 Sep 2011 22:27:14 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki modus berbeda-beda di setiap era. Pada masa Orde Baru, korupsi didominasi perorangan atau kelompok. Sedangkan pada era reformasi, korupsi dilakukan secara berjamaah oleh lembaga pemerintahan atau partai politik. Modus korupsinya pun kini juga lebih canggih.
Bahkan, untuk be ... Berita Selengkapnya |
| Desakan MLB PKB Mulai Menguat | Monday 12 Sep 2011 21:34:47 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kasus suap Kemenakertrans yang ikut menyeret nama Menakertrans Muhaimin Iskandar ternyata berdampak ke internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Akibat kasus ini muncul upaya menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) partai tersebut.
Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay mengatakan pasca-peristiwa kasus suap Kemenak ... Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY Didesak Nonaktifkan Menakertrans | Monday 12 Sep 2011 15:25:11 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera menonaktifkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakerstrans) Muhaimin Iskandar. Langkah ini perlu dilakukan, agar pemeriksaan kasus dugana suap pencairan dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) transmigrasi berjalan objektif dan cepat selesai ... Berita Selengkapnya |
|
|
