| Internasional |
 |
|
| |
| Pemerintah Belanda Diwajibkan Bayar Kompensasi Korban Rawagede | Thursday 15 Sep 2011 15:22:02 |
 |
KARAWANG (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Belanda akhirnya bersedia untuk membayar kompensasi terhadap para janda yang suaminya menjadi korban pembantaian tentaranya d rawagede, Kabupaten Karawang, Jawa Balanda, pada 9 Desember 1947.
Kesediaan pembayaran tersebut, setelah setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangkan gugatan para janda ... Berita Selengkapnya |
| Setgab Sepakat Pilih Empat Nama Capim KPK | Thursday 15 Sep 2011 00:22:46 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – setelah melalui pembahasan cukup alot, akhirnya parpol koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), sepakat untuk memilih empat nama calom pimpinan KPK.
"Parpol koalisi sepakat dengan delapan nama yang dimasukkan ke DPR yang kemudian akan dipilih empat nama," kata politikus PKS Aboebakar Alh ... Berita Selengkapnya |
| Wafid Minta Menpora Dihadirkan ke Persidangan | Wednesday 14 Sep 2011 22:33:14 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sesmenpora Wafid Muharram meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan Mepora Andi A. Mallarangeng dihadirkan sebagai saksi pertama dalam persidangan yang akan memasuki pemeriksaan materi persidangannya nati. Permintaan tersebut dismapaikan kuasa hokum Wafid, Erman Umar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/9) ... Berita Selengkapnya |
| Ruhut: PKB Pernah Ngemis Kepada Demokrat | Wednesday 14 Sep 2011 21:30:42 |
 |
JAKARTA-Kasus dugaan suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) yang kini tengah mendera kader Partai Kebangkita Bangsa (PKB) termasuk dugaan dana mengalir ke Ketua Umum Muhaimin Iskandar, telah membuat partai ini jatuh kredibiltasnya di mata publik.
Untuk menyelamatkan “muka” dan menjaga nama baik partai yang ... Berita Selengkapnya |
| KPK Kaji Secara Mendalam Pengakuan Yulianis | Wednesday 14 Sep 2011 19:23:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji secara mendalam laporan dari Direktur Keuangan PT. Permai Group, Yulianis. Hal ini terkait dengan pembeberan dugaan aliran dana dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat pada 2010 yang berasal dari perusahaan milik M Nazaruddin itu.
“Pengakuan mantan wakil ... Berita Selengkapnya |
| Terdakwa Rosa Minta Angelina Sondakh Berkata Jujur | Wednesday 14 Sep 2011 14:10:17 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games Mindo Rosalina Manullang meminta Angelina Sondakh untuk memenuhi panggilan KPK. Istri median Adjie Massaid itu pun diminta untuk mengatakan hal yang sejujur-jujurnya mengenai permintaan uang yang dikatakannya untuk elite Partai Demokrat.
“Silahkan Ibu Angelina Sondakh ... Berita Selengkapnya |
| Angelina Sondakh Diminta Penuhi Panggilan KPK | Wednesday 14 Sep 2011 13:45:55 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pekan ini merupakan hal yang menegangkan bagi Partai Demokrat. Pasalnya, seorang kadernya, Angelina Sondakh akan menjalani pemeriksaan di hadapan tim penyidik KPK pada Kamis (15/9) besok. Istri mendiang Adjie Massaid itu akan diperiksa keterangannya terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan wisma atle SEA Games 201 ... Berita Selengkapnya |
| Rosa Akui Hanya Jalankan Perintah Nazaruddin | Wednesday 14 Sep 2011 13:09:40 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terdakwa perkara dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011, Mindo Rosalina Manullang alias Rosa Manulang bersikukuh tak bersalah melakukan kejahatan korupsi. Alasannya, ia hanya menjalankan perintah dari atasannya sekaligus pemilik PT Anak Negeri, M Nazaruddin.
Sikap terdakwa Rosa yang bersikukuh tak bersalah ... Berita Selengkapnya |
| Dirjen P4T Kemenakertrans Akui Beri Arahan | Tuesday 13 Sep 2011 23:47:26 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat tak hadir, akhirnya Dirjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Jamaluddin Malik memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atasan I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan ini diperiksa sebagai saksi selama Sembilan jam.
Jamaluddin tiba di gedung ... Berita Selengkapnya |
| Patrialis: Pengajuan Delapan Capim KPK Sesuai UU | Tuesday 13 Sep 2011 21:45:25 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menganggap wajar perdebatan mengenai jumlah capim yang akan segera diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR. Hal ini bagian dari demokrasi.
“Perbedaan pandangan adalah hal wajar, dan itu harus dihormati, dan sekarang belum ada putusan. Soal ... Berita Selengkapnya |
|
|
