| Politik |
 |
|
| |
| Reshuffle Kabinet Hanya Pengalihan Isu | Friday 16 Sep 2011 21:33:19 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana perombakan kabinet hanya usaha pengalihan isu. Pasalnya, sudah beberapa kali isu itu diembuskan dan beberapa kali pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak melakukan pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tersebut.
“Kami tidak mau lagi terjebak dalam permainan isu reshuffle kabinet yang ... Berita Selengkapnya |
| Patrialis Bentuk Tim Kajian Moratorium Remisi Koruptor | Friday 16 Sep 2011 19:01:02 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar telah membentuk tim untuk mengkaji moratorium remisi bagi koruptor. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta pengurangan hukuman atau remisi terhadap para koruptor dan pelaku terorisme dihentika ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Telusuri Laporan PPATK | Friday 16 Sep 2011 18:27:34 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dua pimpinanan DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung tengah menelusuri temuan 21 transaksi mencurigakan atas seorang anggota Banggar. Langkah ini dilakukan, menyusul surat bersifat rahasia yang dikirimkan PPATK kepada pimpinan DPR. Dalam surat yang ditanda tangani Ketua PPATK Yunus Husein itu, menyatakan bahwa ada seo ... Berita Selengkapnya |
| KPK Cekal Orang Dekat Menakertrans | Friday 16 Sep 2011 18:06:14 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pencekalan terhadap empat saksi dalam kasus dugaan suap pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi di Kemenakertrans. Keempat orang tersebut telah resmi dilarang berpergian ke luar negeri dalam rentang waktu enam bulan ke depan.
Ke ... Berita Selengkapnya |
| KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Untuk Panggil Muhaimin | Friday 16 Sep 2011 16:37:43 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski nama Menakertrans Muhaimin Iskandar kerat disebut-sebut terlibat dalam kasus suap Rp 1,5 miliar terhadap Kemenakertrans, KPK belum menjadwalkan untuk memanggilnya sebagai saksi.
"Belum kami jadwalkan. Tim penyidik masih mengembangkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi serta sejumlah alat bukti yang sudah ada ... Berita Selengkapnya |
| SBY Harus Segera Reshuffle Kabinet | Friday 16 Sep 2011 16:10:00 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Isu pergantian (reshuffle) kabinet kembali diembuskan. Bahkan, kemungkinan besar hal itu bukan isu, melainkan keinginan nyata yang akan segera teralisasi. Pasalnya, masa pemerintahan Presiden SBY masih tiga tahun lagi, reshuffle dianggap langkah yang tepat untuk segera dilakukannya.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR ... Berita Selengkapnya |
| KPK Dukung Penghentian Remisi Bagi Koruptor | Friday 16 Sep 2011 15:53:04 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap pemerintah yang akan menghentikan pemberian remisi bagi koruptor mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dianggap sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pasalnya, sebagian besar negara di dunia menganggap tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary cri ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Setuju Penghapusan Remisi Bagi Koruptor | Friday 16 Sep 2011 02:47:29 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju untuk menghentikan pemberikan keringanan hukuman atau remisi kepada para terpidana terorisme dan korupsi. Kebijakan ini diambil untuk menguatkan pesan penjeraan' terhadap para pelaku kejahatan terorganisasi tersebut.
“Kebijakan moratorium Remisi bagi tindak pidana Korupsi ... Berita Selengkapnya |
| Dana Akrobat Menyusup Dalam Program Kementan | Friday 16 Sep 2011 02:24:37 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, Kamis (15/9), mencuat adanya 'dana akrobat' Rp 500 miliar. Dana ini tidak ada dalam program Kementerian Pertanian, tapi disusupkan oleh anggota Komisi IV dalam program lain.
"Tidak ada program, tapi dananya ada. Ini dana akrobat," kata anggota Komisi IV dar ... Berita Selengkapnya |
| KPK Kaji Pemanggilan Anggota Banggar DPR | Thursday 15 Sep 2011 23:37:26 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mereka dianggap perlu dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.
"Sampai saat ini belum ada jadwal un ... Berita Selengkapnya |
|
|
