Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan pimpinan DPR untuk melibatkan KPK dan BPK dalam rapat-rapat Banggar diduga sebagai upaya untuk menjerumuskan kedua lembaga tersebut dalam kepentingan politik. Seharusnya, DPR melakukan pembenahan mekanisme anggaran.

Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan tidak memberikan anggaran yang besar terhadap ke ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyerahan laporan transaksi mencurigakan dalam rekening milik seorang anggota Banggar DPR oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR, sangat disesalkan. Seharusnya, laporan tersebut diserahkan kepada KPK untuk ditelusuri. Bukan diberikan kepada pimpinan DPR untuk menakut-nakuti anggota Banggar y ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemberian pemotongan masa pemidanaan (remisi) terhadap koruptor merupakan tindakan kontraproduktif pemberantasan korupsi di Indonesia. Alasan pemberian itu sebagai hak narapidana serta penghargaan sebagai negara beradab.

"Kejahatan korupsi di Indonesia akan terus meningkat sepanjang belum ada hukuman yang keras terhad ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Radjasa mendukung pemberantasan korupsi yang tengah marak di lembaga eksekutif dan legislative. Namun, hal itu harus dilakukan secara sistemik. Untuk itu, sebaiknya pembahasan APBN harus dilakukan secara transpara kepada publik.

“Menurut saya secara ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengungkap tudingan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora) Wafid Muharram atas dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Institusi penegak hukum itu d ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemberantasan pelaku penyimpangan keuangan negara yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Bahkan, aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan untuk menindak kader partainya bila terbukti menyelewengkan uang negara.

"Saya sangat mendukung apapun yang dilakukan terk ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk menghentikan pelaksanaan program elektronik KTP (e-KTP). Pasalnya, banyak permasalahan yang timbul di awal pelaksanaannya tersebut.

"Kami minta Kemendagri untuk melakukan evaluasi dari pada e-KTP yang kacau-balau ini. Sebaiknya, pelaksanaan program e-KTP dihentikan sementara, ke ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyerahkan seutuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai reshuffle Menteri. Dia merasa yakin SBY akan mendengarkan masukan dari semua pihak untuk menyukseskan kepemimpinannya.

"Kalau saya bicara reshuffle itu artinya saya melampaui kewenangan Presiden ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ada 16 Kementerian terjerat kasus korupsi. Kementerian-kementerian ini ada yang masih dalam dugaan kasus korupsi maupun sudah ada putusan pengadilan yang tetap. “Ada 16 kementerian yang patut diduga terlibat korupsi. Sebagian kementerian itu berada di era pemerintahan SBY karena SBY menjabat sejak 2004,” kata Koordinator ... Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) akan menelusuri informasi dari Mindo Rosalina Manulang atas nama, yakni Emir Moeis dan Jhony Allen Marbun dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Kemenakertrans pada 2008. "Iya, itu pasti kami dalami," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di Gedung KPK, ... Berita Selengkapnya