Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Korupsi Sekarang Lebih Dahsyat Ketimbang Era Soeharto | Tuesday 11 Oct 2011 20:59:45

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kebobrokan luar biasa yang terjadi di Badan Anggaran (Banggar) DPR, membuat institusi ini layak dibubarkan. Korupsi berjamaah yang dilakukan para penyelenggara negara di eksekutif, yudikatif, dan legislatif, membuat rakyat seperti putus asa dan kehilangan harapan.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi bertajuk ‘Polit
...

Ketua KPU Nilai Pernyataan Wakil Jaksa Agung Keliru | Tuesday 11 Oct 2011 18:46:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary membantah dirinya telah menjadi tersangka terkait sengketa Pemilu Legislatif 2009 atas perolehan suara Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung merupakan kekeliruan.

"Saya kira ada kesalahan dari Pak
...

Tipikor Bandung Kembali Bebaskan Terdakwa Korupsi | Tuesday 11 Oct 2011 17:42:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Prestasi gemilang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak pernah gagal menjebloskan pelaku korupsi ke dalam, kali ini dikandaskan Pengadilan Tipikor Bandung. Hal ini ditandai dengan vonis bebas murni bagi Wali Kota nonaktif Bekasi Mochtar Mohammad yang diadili atas perkara penyelewengan APBD Bekasi.

Putusan ini p
...

Foto SBY-Boediono Raib, Paripurna DPR Heboh | Tuesday 11 Oct 2011 16:38:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat paripurna DPR RI, Selasa (11/10), berubah jadi kehebohan. Pasalnya, mendadak sontak pandangan seluruh anggota Dewan tertuju ke arah dinding podium depan, tempat kursi pimpinan DPR. Ternyata, dinding podium tak ada lagi terpasang foto Presiden Susilo Bambang Ydhoyono dan Wapres Boediono. Yang ada hanya, replika besa ...

Polri Benarkan Ketua KPU Berstatus Tersangka | Monday 10 Oct 2011 21:50:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshari berstatus tersangka, dibenarkan Polri. Ia disangkakan terlibat kasus dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

“Iya betul (Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari sebagai tersangka). Kami
...

Polda Prioritaskan Laporan Korban Pencurian Pulsa | Monday 10 Oct 2011 19:25:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polda Metro Jaya akan mendahulukan untuk menindaklanjuti laporan Feri Kuntoro, terkait kasus pencurian pulsa oleh salah satu penyedia layanan konten atau content provider (CP). Pasalnya, laporan balik PT Colibri Networks itu merupakan respon dari laporan saksi pelapor Feri Kuntoro.

"Tentu saja, kepolisian akan memprio
...

Pemerintah Kukuh Ajukan Delapan Nama Capim KPK | Monday 10 Oct 2011 17:57:19

JAKARTA (BeritahUKUM.com) – Pembangkangan terhadap konstitusi nyata-nyata diperlihatkan Komisi III DPR dalam menetapkan jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Argumentasi pemerintah soal putusan uji material (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK) yang disampaikan melalui Menkumham Patrialis Akbar dimentahkan sejumlah fraksi d ...

SBY Pastikan Kurangi Menteri Asal Parpol | Monday 10 Oct 2011 17:33:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan mengurangi sejumlah pos menteri asal partai politik untuk diisi dengan orang-orang profesiional. Hal ini terkait dengan komitmennya untuk lebih mengoptimalkan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang masa tugasnya hanya tersisa kurang dari tiga tahun.

Tap
...

Bibit: KPK Bisa Dibubarkan, Asal… | Sunday 09 Oct 2011 22:50:49

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) –Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah menghalangi pihak tertentu untuk membubarkan institusinya ini. Namun, hal ini hanya dapat terlaksana, kalau aparat lembaga penegak hukum lain benar-benar sudah bersih dari perilaku korupsi.

“KPK bisa saja dibubarkan, asal aparat penegak hukum lembaga lain sudah
...

Ledakan Gerai ATM BRI Bukan Karena Bom | Saturday 08 Oct 2011 19:05:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polri memastikan tidak ada bahan peledak dalam kasus pembakaran gerai anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI Jalan Gejayan, Depok, Sleman, Yogyakarta, Jumat (7/10) dini hari kemarin. Hal ini disimpulkan, setelah mendapat hasil dari pemeriksaan Pusat Laboratorium dan Forensik (Puslabfor) Polri.

Selain itu, tim penyidik
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]