| Legislatif |
 |
|
| |
| SBY Dipastikan Ganti Tujuh Menteri dan Satu Menko | Thursday 13 Oct 2011 15:08:13 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Hal ini dilakukan terhadap tujuh pos menteri, satu pos menteri koodinator serta dan beberapa pos wakil menteri. Nama-nama calon yang akan mengisi posisi wakil menteri tersebut, kini tengah dipanggil Preside ... Berita Selengkapnya |
| KPK Yakin Vonis Bebas Mochtar Banyak Kejanggalan | Wednesday 12 Oct 2011 23:00:33 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kejanggalan vonis bebas murni Pengadilan Tipikor Bandung bagi Wali Kota noaktif Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Muhammad. Diduga vonis bebas itu sudah bocor sebelum dibacakan majelis hakim perkara tersebut.
"Saya sudah curiga (vonis itu bocor). Tapi mudah-mudahan tidak sepert ... Berita Selengkapnya |
| Nazaruddin Beberkan Keterlibatan Anas, Andi dan Angie | Wednesday 12 Oct 2011 22:34:16 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI/2011 Muhammad Nazaruddin. Dalam pemeriksaan kali ini, ternyata mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tak lagi bungkam. Kini, ia banyak bicara dan membeberkan kasus tersebut di depan penyidik.
Usai menjalan ... Berita Selengkapnya |
| Polri Akui Salah Ketik, Status Ketua KPU Terlapor | Wednesday 12 Oct 2011 22:07:12 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah mendapat sindiran keras dari Wakil Jaksa Agung Darmono, akhirnya Mabes Polri angkat bicara. Melalui Karo Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Berigjen Pol. I Ketut Untung Yoga Ana mengakui, telah melakukan kesalahan dalam pengetikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) status hukum Ketua Komisi Pemil ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Larang Menteri Keluarkan Kebijakan Strategis | Wednesday 12 Oct 2011 21:31:38 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pejabat tinggi negara. Surat itu berisi bahwa menteri para anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II dilarang mengambil langkah atau kebijakan strategis apapun menjelang reshuffle.
"Menjelang reshuffle kabinet, para menteri ... Berita Selengkapnya |
| Hakim Tipikor Bandung Pernah Jadi Terdakwa Korupsi | Wednesday 12 Oct 2011 19:00:11 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pernyataan mengejutlkan datang Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Denny Indrayana. Pasalnya, ia menemukan informasi bahwa salah seorang hakim Pengadilan Tipikor Bandung berinisial R, pernah menjadi terdakwa perkara korupsi. Sang hakim ini pula yang ikut memutus vonis bebas murni kasus korupsi Wali Kota Bek ... Berita Selengkapnya |
| Fachri Hamzah Pimpin Panja Revisi UU KPK | Wednesday 12 Oct 2011 17:47:52 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Posisi Fachri Hamzah kini berada di atas angin. Kader PKS yang menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR telah ditunjuk untuk menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR untuk melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penunjukan Fachri Hamzah yang akan ... Berita Selengkapnya |
| Salim Segaf Bantah Adanya Kontrak Khusus | Wednesday 12 Oct 2011 17:15:34 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri mementahkan pernyataan Sekjen DPP PKS Anis Matta soal adanya kontrak khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan semua parpol yang tergabung dalam koalisi memiliki posisi dan perlakuan yang sama.
“(Soal kontrak khusus Presiden SBY dengan PK) ... Berita Selengkapnya |
| Nazaruddin Kembali Sebut Nama Anas dan Angie | Wednesday 12 Oct 2011 16:51:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin intensif melakukan penyidikan kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI/2011. Sejumlah tersangka dan saksi pun dipanggil untuk kembali dimintai keterangannya.
Beberapa dari mereka yang dipanggil, yakni tersangka Muhammad Nazaruddin dan adiknya, Muhajidin Nur Has ... Berita Selengkapnya |
| Abdul Hafiz Pertanyakan Status Andi Nurpati | Tuesday 11 Oct 2011 22:55:55 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Proses pemeriksaan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati, membuat heran Abdul Hafiz Anshary. Ia pun mempertanyakan alasan polisi yang hingga kini belum juga menetapkan status tersangka terhadap salah satu petinggi Partai Demokrat ters ... Berita Selengkapnya |
|
|
