| Politik |
 |
|
| |
| Putuskan PAW Anggota DPR RI, KPU Jangan Tabrak Aturan | Tuesday 06 Sep 2011 13:24:21 |
 |
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini belum juga memutuskan siapa pengganti antar waktu (PAW) anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Rudi Sukendra Sindapati. Padahal, ketentuan serta mekanisme dalam aturan yang sudah ada.
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Berdasarkan data yang dihimpun BeritaHUKUM.com, masalah ini ditemui atas pengganti ... Berita Selengkapnya |
| Rektor UI tak Mau Disalahkan | Monday 05 Sep 2011 22:40:09 |
 |
*Pemberian gelar HC kepada Raja Arab Saudi berbuntut pelengserannya
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kisruh di tubuh UI terkait pemberian gelar doktor honoris causa (HC) kepada Raja Abdullah, makin berkepanjangan. Rektor UI, Gumilar Rosliwa Somantri tak mau disalahkan sepenuhnya atas pemberian gelar tersebut.
Menurut Gumilar, pemberian gelar HC y ... Berita Selengkapnya |
| Kemungkinan Hanya Tiga Parpol Lolos Verifikasi | Monday 05 Sep 2011 18:48:28 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperkirakan hanya tiga partai politik yang akan lolos seleksi verifikasi. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Aidir Amin Daud mengatakan pihaknya memberikan kesempatan untuk parpol yang belum melengkapi kelengkapan administrasi s ... Berita Selengkapnya |
| SBY Harus Nonaktifkan Muhaimin Iskandar | Monday 05 Sep 2011 18:40:16 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menonaktifkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dari jabatannya. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan (KPK).
“Sebaiknya Presiden SBY menonaktifkan Muhaimin dari jabatannya terlebih dahulu, guna ... Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY Didesak Copot Patrialis Akbar | Thursday 01 Sep 2011 20:32:47 |
 |
*Dikenal perhatian terhadap koruptor dan rajin memberikan remisi
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mantan Menteri Kehakiman Muladi menolak pemberian remisi (pemotongan masa pemidanaan) kepada narapidana (napi) untuk kasus korupsi dan terorisme. Pasalnya, kedua jenis tindak pidana itu adalah kejahatan luar biasa (extra ordonary crime) yang merusak ... Berita Selengkapnya |
| Pemilu 2014 Rawan Intervensi Parpol | Monday 29 Aug 2011 23:36:02 |
 |
JAKARTA-Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 mendatang diprediksi lebih rawan mendapat intervensi dari partai politik. Pasalnya, dalam RUU Penyelenggara Pemilu yang tengah dikerjakan DPR bersama pemerintah, terlalu banyak pasal yang mengatur campur tangan parpol.
"Kalau dilihat dari draf, dan pasal-pasal yang sudah disetujui, semuanya dikasi ... Berita Selengkapnya |
| Muhaimin Diminta Mundur dari Menakertrans | Friday 26 Aug 2011 22:03:43 |
|
*Dianggap gagal, karena tak bisa memimpin instansinya dengan bersih dan bebas korupsi
JAKARTA-Tertangkapnya dua pejabat Kemenakertrans sudah cukup membuktikan Muhaimin gagal menjalankan tugasnya memimpin kementerian tersebut. Tanpa diminta pun seharusnya dia mundur dari kursinya tersebut. Demikian kata Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kepa ... Berita Selengkapnya |
| Kemelut Wadah Tunggal Advokat, Ketua MA Sangkal Tudingan KAI | Friday 26 Aug 2011 17:14:21 |
 |
JAKARTA-Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa membantah jika pihaknya telah setuju mencoret Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai wadah tunggal advokat. Untuk membuktikan omongannya itu, dia bersedia untuk menyerahkan piagam asli penandatanganan wadah tunggal advokat yang diminta oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI).
"Justru Ind ... Berita Selengkapnya |
| Pemilu 2014 Harus Gunakan Sistem Elektronik | Friday 26 Aug 2011 00:20:09 |
 |
JAKARTA-Centre for Electoral Reform (Cetro) mengusulkan, agar sistem Pemilu 2014 berbasis elektronik. Dengan sistem itu, pemilu akan efisiensi dan efektifitas, karena pemungutan suara tidak lagi memerlukan surat suara. Sehingga biaya percetakan surat suara, distribusi, dan anggaran bagi panitia pemungutan suara (PPS), serta tempat pemungutan suara ... Berita Selengkapnya |
| Panja Mafia Hukum Kecewa Atas Kinerja Polri | Thursday 25 Aug 2011 22:20:59 |
 |
JAKARTA-Penetapan tersangka kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein yang dilakukan bareskrim Polri, dianggap tidak profesional. Hal ini pun mengundang rasa kecewa sejumlah anggota Panja Mafia Pemilu DPR. Zainal yang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dirinya itu, justru malah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ka ... Berita Selengkapnya |
|
|
