| Politik |
 |
|
| |
| JK Tunggu Perkembangan Jadi Capres 2014 | Saturday 10 Sep 2011 21:28:35 |
 |
MAKASSAR (BeritaHUKUM.com) – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan melihat perkembangan terkait kemungkinan keikutsertaannya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendatang. "Tergantung apakah bangsa ini masih butuh figur seperti saya. Lihat saja nanti,” katanya di Unhas Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/9).
Ketua Palang Merah Indonesi ... Berita Selengkapnya |
| E-KTP Gagal, Bisa Picu Masalah Kependudukan dan Pemilu | Saturday 10 Sep 2011 17:02:54 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Belum meratanya program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di seluruh wilayah Indonesia, dapat berakibat bisa mengancam persoalan kependudukan. Program ini juga menjadi lahan politis, bila ada yang memanfaatkan keadaan yang belum tertata baik untuk kepentingan pihak tertentu menjelang Pemilu 2014 mendatang.
"Da ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR: Bisa Saja Bubarkan Banggar | Friday 09 Sep 2011 21:31:45 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, Badan Anggaran (Banggar) bisa saja dibubarkan, jika semua fraksi di DPR sepakat untuk membubarkannya. Namun, yang paling utama saat ini bukan pada hal pembubaran, melainkan perbaikan sistem di dalam alat kelengkapan DPR itu.
Demikian pendapar Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, ... Berita Selengkapnya |
| Syamsuddin Pay: Lingkaran Muhaimin Itu Sindikat | Friday 09 Sep 2011 19:43:07 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Lingkaran Menakertrans Muhaimin Iskandar dapat dikatakan sebuah sindikat. Pasalnya, mereka bekerja mengumpulkan uang sampai melibatkan anggota DPR lainnya.
"Ada peran-peran anggota DPR yang lain. Jadi tidak hanya di kasus transmigrasi saja, masih ada lainnya. Jadi tidak hanya di kasus transmigrasi saja. Ini sindikat, ... Berita Selengkapnya |
| DPR Jangan Bangkang Putusan MK Soal Capim KPK | Friday 09 Sep 2011 00:19:35 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemantau Peradilan (KPP) menyesalkan sikap DPR yang melakukan pembangkangan terhadap keputusan MK No 5/PUU-IX/2011 untuk segera menjalankan fit and proper test terhadap delapan capim KPK hasil putusan pansel.
Pembangkangan tersebut merupakan bagian dari strategi politik untuk menyandera pimpinan KPK terpilih ... Berita Selengkapnya |
| Wikileaks: Sutanto Yakin BIN Terlibat Kasus Munir | Thursday 08 Sep 2011 16:51:04 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Video bentrok unjuk rasa peringatan tujuh tahun tewasnya aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/9), mengundang perhatian dunia. Hal ini pun diikuti situs Wikileaks dengan menyebarkan informasi terkait penanganan kasus Munir tersebut.
Dalam laman resmi Wikileaks yang d ... Berita Selengkapnya |
| Demo Century di Depan Kantor Wapres Rusuh | Thursday 08 Sep 2011 14:30:51 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (8/9), diwarnai bentrok. Hal ini bermula dari ratusan pengunjuk rasa yang ingin masuk ke gedung tersebut. Namun, aksi mereka mendapat hadangan dari ratusan polisi yang sudah siaga dan berjaga-jaga sebelum aksi unjuk rasa ini berlangsung.
Bentrok yang dimulai d ... Berita Selengkapnya |
| DPR-Pemerintah Hanya Sepakati Pemberlakuan BJPS I | Wednesday 07 Sep 2011 19:57:05 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah melalui perdebatan panjang, pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS DPR akhirnya sepakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I tentang Kesehatan mulai diberlakukan pada Januari 2014.
Namun, pemerintah menolak pemberlakukan BPJS II tentang Pensiun dan Hari Tua dalam waktu yang sama. Bila dua BPJS ... Berita Selengkapnya |
| LSM Ancam Gugat Perubahan UU Penyelenggara Pemilu | Wednesday 07 Sep 2011 19:34:33 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat langsung bereaksi atas hasil keputusan Rapat Pimpinan Komisi II, Selasa (6/9), tentang revisi atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Keputusan yang berniat membuka peluang bagi parpol untuk masuk ke dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawasnya yaitu Dewa ... Berita Selengkapnya |
| Surya Paloh Resmi Mundur dari Golkar | Wednesday 07 Sep 2011 15:43:21 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Dewan Pembina Nasional Demokrat Surya Paloh secara resmi menyatakan pengunduran diri dari Partai Golkar. Ia memutuskan keluar dari Golkar, setelah mendirikan organisasi massa Nasional Demokrat (NasDem) dan membaktikan diri untuk partai yang telah digelutinya selama 43 tahun itu.
"Hari ini dengan kesadaran yang b ... Berita Selengkapnya |
|
|
