| Politik |
 |
|
| |
| Ratusan Umat Beragama Berdoa Untuk Perubahan | Thursday 15 Sep 2011 00:08:23 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ratusan umat dari lintas beragama menggelar doa bersama di depan tugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jakarta, Rabu (14/9). Doa bersama yang tujukan untuk membersihkan bumi pertiwi dari segala kejahatan, dan perilaku buruk umat manusia, salah satunya korupsi.
Umat yang berasal dari pemeluk agama Islam, Kristen, Kat ... Berita Selengkapnya |
| Pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu Bakal Molor | Wednesday 14 Sep 2011 23:52:57 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap partai politik yang menarik kembali kesepakatan dalam RUU Penyelenggara Pemilu menjadikan penuntasan aturan tersebut bakal kembali molor. Opsi pemungutan suara (voting) dalam rapat paripurna pun kembali mengemuka.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menjadi salah satu partai yang berpikir ulang mengenai syarat ... Berita Selengkapnya |
| Ruhut: PKB Pernah Ngemis Kepada Demokrat | Wednesday 14 Sep 2011 21:30:42 |
 |
JAKARTA-Kasus dugaan suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) yang kini tengah mendera kader Partai Kebangkita Bangsa (PKB) termasuk dugaan dana mengalir ke Ketua Umum Muhaimin Iskandar, telah membuat partai ini jatuh kredibiltasnya di mata publik.
Untuk menyelamatkan “muka” dan menjaga nama baik partai yang ... Berita Selengkapnya |
| Ahmad Yani Siap Klarifikasi Tudingan Kursi Haram | Wednesday 14 Sep 2011 14:02:13 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tudingan menempati ‘kursi haram’ membuat politisi FPPP DPR Ahmad Yani gerah. Ia tidak terima dengan tuduhan itu. Dirinya pun siap dikonfrontasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengklarifikasi tudingan yang membuatnya tidak nyaman hingga kini. "Saya siap sekali (dikonfrontasi)," kata Ahmad Yani di gedung DPR, Rab ... Berita Selengkapnya |
| SBY takkan Berani Dongkel Anas dan Muhaimin | Tuesday 13 Sep 2011 15:53:44 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Program pemberantasan korupsi yang dilaksanakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya sebatas pencitraan belaka. Pasalnya, SBY tidak berani mendongkel sejumlah orang dalamnya yang melakukan praktik dugaan korupsi tersebut.
Hal ini terbukti, karena hingga kini Presiden SBY tid ... Berita Selengkapnya |
| Prabowo: Pemilu 2014 Sangat Penting dan Strategis | Tuesday 13 Sep 2011 01:16:25 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak mau main-main dengan Pemilu 2014. Momen ini dianggap sangat penting dan benilai sangat strategis. Ia pun memasang target partainya lolos dalam verifikasi yang segera dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Arti sangat penting dan ... Berita Selengkapnya |
| Desakan MLB PKB Mulai Menguat | Monday 12 Sep 2011 21:34:47 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kasus suap Kemenakertrans yang ikut menyeret nama Menakertrans Muhaimin Iskandar ternyata berdampak ke internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Akibat kasus ini muncul upaya menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) partai tersebut.
Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay mengatakan pasca-peristiwa kasus suap Kemenak ... Berita Selengkapnya |
| DPR Akan Panggil Patrialis Akbar | Monday 12 Sep 2011 18:12:18 |
 |
*Komisi III masih permasalahkan jumlah nama capim KPK
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat internal Komisi III DPR belum menyepakati jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK. Sebaliknya, komisi tersebut malah akan melakukan pemanggilan terhadap panitia seleksi (pansel) capim KPK yang diketuai Menkumham ... Berita Selengkapnya |
| PKB Polisikan Lily Wahid | Monday 12 Sep 2011 01:11:40 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah melaporkan Lily Khadidjah Walih alias Wahid kepada Bareskrim Mabes Polri, DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menunggu hasil tindak lanjut dari kepolisian atas pelaporan pencemaran nama baik terkait kasus dugaan suap Kemenakertrans.
PKB sendiri takkan melakukan tindak lanjut atas laporannya tersebut. "Ta ... Berita Selengkapnya |
| PDIP dan PKS Langgar UU MD3 | Saturday 10 Sep 2011 23:49:07 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai dua parpol yang ada dalam DPR, yakni PDIP dan PKS melanggar Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan tata tertib DPR. Pasalnya, beberapa kader partai tersebut yang bermasalah, hingga kini belum dipecat sebagai anggota DPR.
Seharusnya, kedua ... Berita Selengkapnya |
|
|
