Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
PKS Minta Presiden Evaluasi Tiga Menteri | Monday 19 Sep 2011 22:35:48

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan reshuflle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Pasalnya, kinerja jajaran menteri saat ini sudah tidak lagi kondusif.

Menurut dia, banyak sekali program kementerian yang tertunda, mengingat para pemban
...

Belanda Pernah Berikan Dana Kompensasi Korban Rawagede | Monday 19 Sep 2011 21:19:23

JAKARTA (beritaHUKUM.com) – Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kerajaan Belanda pernah memberikan uang bantuan kepada warga korban pembantaian Rawagede. Namun, bantuan yang diberikan pada 2010 itu hingga kini belum diterima warga setempat.

Warga pun, kata dia, m
...

PBR Resmi Bergabung dengan PAN | Saturday 17 Sep 2011 19:10:04

*Dukung Hatta Rajasa Maju Jadi Capres

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Bintang Reformasi (PBR) telah memastikan diri untuk bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini disepakati pada Selasa (13/9) lalu. Sekarang ini, PBR tengah menunggu tahap pemasukan pengurus PBR ke dalam PAN untuk segera disahkan dengan Surat Keputusan (SK) pada
...

DPR Desak Mendagri Hentikan Program e-KTP | Saturday 17 Sep 2011 17:28:03

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk menghentikan pelaksanaan program elektronik KTP (e-KTP). Pasalnya, banyak permasalahan yang timbul di awal pelaksanaannya tersebut.

"Kami minta Kemendagri untuk melakukan evaluasi dari pada e-KTP yang kacau-balau ini. Sebaiknya, pelaksanaan program e-KTP dihentikan sementara, ke
...

Reshuffle Kabinet Hanya Pengalihan Isu | Friday 16 Sep 2011 21:33:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana perombakan kabinet hanya usaha pengalihan isu. Pasalnya, sudah beberapa kali isu itu diembuskan dan beberapa kali pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak melakukan pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tersebut.

“Kami tidak mau lagi terjebak dalam permainan isu reshuffle kabinet yang
...

SBY Harus Segera Reshuffle Kabinet | Friday 16 Sep 2011 16:10:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Isu pergantian (reshuffle) kabinet kembali diembuskan. Bahkan, kemungkinan besar hal itu bukan isu, melainkan keinginan nyata yang akan segera teralisasi. Pasalnya, masa pemerintahan Presiden SBY masih tiga tahun lagi, reshuffle dianggap langkah yang tepat untuk segera dilakukannya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR
...

Demokrat Bantah PKB Minta Muhaimin Diselamatkan | Friday 16 Sep 2011 01:23:56

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Adanya kabar kalau Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pernah “ngemis” kepada Partai Demokrat agar Muhaimin Iskandar dilindungi dari kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenankertrans) dibantah sendiri Demokrat.

Sekretaris Fraksi PD Saan Mustapa mengatakan PKB tidak meminta bantuan kepada partainya, sepe
...

Doa dan Puasa untuk Mengganti Pemimpin Pembohong | Thursday 15 Sep 2011 18:04:43

•Istana kirim staf khusus datangi lokasi aksi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Acara doa dan puasa bersama umat lintas agama yang digelar di dekat Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/9), telah memasuki hari kedua. Dengan doa dan puasa, mereka memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa agar segera mengganti pemimpin yang zalim, pembohong, dan mengabaikan rak
...

Pengajuan Nama Capim KPK Tunggu Penjelasan Pansel | Thursday 15 Sep 2011 16:32:59

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR masih menggantung jumlah calon pemimpin KPK yang akan diseleksi dalam tahap uji kelayakan (fit and proper test). Keputusan memilih delapan atau 10 nama akan ditentutan, setelah mendengar penjelasan dari Pansel KPK yakni Menkum dan HAM.

Berdasarkan rapat fraksi yang dilakukan pada Senin (12/9) lalu, mas
...

Setgab Sepakat Pilih Empat Nama Capim KPK | Thursday 15 Sep 2011 00:22:46

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – setelah melalui pembahasan cukup alot, akhirnya parpol koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), sepakat untuk memilih empat nama calom pimpinan KPK.

"Parpol koalisi sepakat dengan delapan nama yang dimasukkan ke DPR yang kemudian akan dipilih empat nama," kata politikus PKS Aboebakar Alh
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]