| Politik |
 |
|
| |
| Marak Ancaman, P2MA Siapkan Tim Advokasi | Monday 03 Oct 2011 23:32:37 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Deklator pembentukan Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (P2MA), La Ode Ida dan Zainal Bintang tidak gentar dengan berbagai ancaman dari kalangan penentang aksinya itu. Bahkan, mereka meminta pelapor tak usah takut, karena telah menyiapkan tim advokasi yang akan melindungi mereka dari serangan pihak yang merasa dirugika ... Berita Selengkapnya |
| JK: Reshuffle Bukan Hal yang Istimewa | Monday 03 Oct 2011 16:00:46 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang segera dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan iu adalah hal yang biasa untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang jauh dari harapan rakyat.
Penegasan ini disampaikan mantan ... Berita Selengkapnya |
| Tamsil Limrung Pastikan Urung Mundur | Saturday 01 Oct 2011 16:51:08 |
 |
BOGOR (BeritaHUKUM.com) – Wakik Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung memastikan diri takkan mundur dari kedudukannya tersebut. Bahkan, ia akan tetap menjadi anggota DPR. Hal ini ditegaskannya ketika dikonfirmasi wartawan di Wisma DPR, Cikopo, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/10).
Bahkan, menurut dia, Fraksi PKS DPR sudah memintanya untuk ... Berita Selengkapnya |
| 10 Anggota DPR Dilaporkan Terlibat Percaloan Anggaran | Friday 30 Sep 2011 21:23:41 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembukaan Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (P2MA), ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Baru beberapa waktu dibuka, ternyata sudah puluhan pengaduan masuk yang memberitahukan praktik mafia anggaran yang dilakukan sejumlah anggota DPR. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah muak dengan praktik per ... Berita Selengkapnya |
| BEM Konsolidasi Jelang Aksi Demo Besar-besaran | Friday 30 Sep 2011 16:13:18 |
 |
*Turunkan 3.000 aktivis dan siap berdarah-darah
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan SBY-Boediono, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Target yang mereka pilih adalah Istana Negara sebagai tempat pusat dari pemerintahan tersebut.
... Berita Selengkapnya |
| Pergantian Rezim Harus Diikuti Ganti Sistem | Thursday 29 Sep 2011 18:51:20 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mengganti rezim pemerintahan SBY secepatnya memang harus dilakukan. Pasalnya, Indonesia telah berkembang menjadi republik korupsi yang dilakukan secara massif elit eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk itu, diperlukan tekad dan stamina sekelas Sungai Nil dari seluruh rakyat, bukan sekadar tekad Sungai Ciliwung atau ... Berita Selengkapnya |
| PBNU Desak Kemenkominfo Tutup Situs Radikalisme | Wednesday 28 Sep 2011 00:54:55 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Perkembangan teknologi informasi diduga ikut menyuburkan radikalisme. Sejumlah pihak menggunakan akses multimedia untuk menyebarkan paham tersebut secara luar lintas negara. Atasa dasar tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menutup akses situs-situs be ... Berita Selengkapnya |
| Golkar Usul Menteri BUMN dan ESDM dari Profesional | Tuesday 27 Sep 2011 23:00:15 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Golkar akhirnya terbawa juga dalam arus reshuffle kabinet. Bahkan, partai berlambang pohon beringin ini mengusulkan posisi untuk menduduki kursi menteri BUMN dan ESDM harus berasal dari kalangan profesional. Tapi bila berasal dari partai politik, sebaiknya orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang terse ... Berita Selengkapnya |
| Aksi Boikot Tunjukan Kualitas Banggar Rendah | Tuesday 27 Sep 2011 22:57:43 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR menghentikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 terus mendapat kecaman. Selain diaggap memalukan, tindakan itu sekaligus menunjukkan buruknya kualitas DPR.
"Banggar sama sekali tidak berhak melakukan aksi boikot di DPR. Mereka membawa amanah rak ... Berita Selengkapnya |
| BIN Pertanyakan Travel Warning Kemlu Inggris | Monday 26 Sep 2011 23:36:51 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto mempertanyakan travel warning yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris yang telah mengetahui informasi akan adanya bom meledak di Solo. Pasalnya, jika Inggris benar-benar tahu akan adanya pengeboman itu, aksi pengeboman itu tidak mungkin akan terjadi.
"Kalau ... Berita Selengkapnya |
|
|
