| Politik |
 |
|
| |
| Pendiri PK: Fachri Salah Seleksi atau Salah Urus? | Tuesday 11 Oct 2011 20:23:54 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pendiri Partai Keadilan (PK)—yang merupakan cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera/PKS) Yusuf Supendi angkat bicara soal wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan politisi PKS Fachri Hamzah. Ia sangat menyesalkan pernyataan juniornya tersebut.
Menurut Yusuf, Fachri Hamzah tidak memiliki ar ... Berita Selengkapnya |
| Ketua KPU Nilai Pernyataan Wakil Jaksa Agung Keliru | Tuesday 11 Oct 2011 18:46:52 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary membantah dirinya telah menjadi tersangka terkait sengketa Pemilu Legislatif 2009 atas perolehan suara Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung merupakan kekeliruan.
"Saya kira ada kesalahan dari Pak ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Serius Bahas Reshuffle | Saturday 08 Oct 2011 19:54:02 |
 |
*PKS yakin menterinya tidak akan diganti
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat serius melakukan perombakan (reshuffle) jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Kini, SBY bersama Wapres Boediono masih intensif membahas posisi-posisi menteri yang akan dicopot serta digesernya tersebut.
"Presiden SB ... Berita Selengkapnya |
| DPR Jangan Recoki KPK | Friday 07 Oct 2011 17:41:21 |
 |
*Sebaiknya DPR fokus menyelesaikan pembahasan RUU yang terbengkelai
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR diminta tidak merecoki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberantas korupsi. Sebaiknya Dewan fokus pada tugas utamanya, yakni menjalankan fungsi legislasi. Banyak RUU yan terbengkelai yang hingga kini tidak juga diselesaikan sesuai y ... Berita Selengkapnya |
| Reshuffle Demi Kepentingan Rakyat Bukan Parpol | Friday 07 Oct 2011 15:53:43 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Untuk itu, ia harus meninggalkan pertimbangan yang lebih mementingkan partai politik.
“Perombakan kabinet harus mengacu untuk kepentingan rakyat, khusu ... Berita Selengkapnya |
| Demokrat Sesalkan Tudingan Tendesius PKS | Thursday 06 Oct 2011 21:43:24 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Demokrat menyesalkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mitra koalisi yakni banyak mengganggu rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Tindakan pimpinan partai itu tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.
"Seharusnya PKS tidak mengganggu (Presiden) dengan menuding bahwa resh ... Berita Selengkapnya |
| Golkar takkan Minta Tambah Jatah Menteri | Thursday 06 Oct 2011 16:48:30 |
 |
*Usulkan Teten Masduki dan aktivis ICW jadi juru bicara kepresidenan
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Golkar berjanji takkan melakukan manuver politik menjelang perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Partai ini menjamin takkan meminta penambahan jatah kursinya dalam kabinet pimpinan SBY-Boediono tersebut.
Namun, Go ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi III DPR Kritik Sikap Pimpinannya | Wednesday 05 Oct 2011 13:23:59 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pernyataan jajaran pimpinan Komisi III DPR yang menyudutkan serta mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pertentangan internal dalam komisi yang membidangi hukum tersebut. Pernyataan mereka itu dianggap bukan sikap resmi serta sama sekali tidak mewakili sikap komisi tersebut.
Hal ini dikatakan sal ... Berita Selengkapnya |
| Tanda-tanda Revolusi Mulai Muncul | Tuesday 04 Oct 2011 20:21:43 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tanda-tanda munculnya revolusi untuk menjatuhkan pemerintahan SBY-Boediono sudah semakin tampak. Kesengsaraan yang ditanggung rakyat, kian lama kian berat. Pada saat yang sama, rakyat juga makin muak dan marah melihat tingkah para elitenya.
Para elite kekuasaan mempertontonkan perlaku tercela secara telanjang, tanpa ... Berita Selengkapnya |
| PKS Masih Lindungi Fachri Hamzah | Tuesday 04 Oct 2011 16:08:04 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski pernyataannya mengundang kecaman, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR takkan mempersoalkan keberadaan Fachri Hamzah sebagai kader partai dan anggota Dewan. Sikap ini disampaikan Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/10).
Mustafa mengakui, pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Fa ... Berita Selengkapnya |
|
|
