| Politik |
 |
|
| |
| Hatta Sudah Berbicara dengan Patrialis | Monday 17 Oct 2011 15:55:50 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa ternyata sudah berkomunikasi dengan Patrialis Akbar. Hal ini tentu saja terkait pencopotannya dari posisi sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Pernyataan ini disampaikan Hatta Rajasa kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/10).
Menurut ... Berita Selengkapnya |
| Reshuffle Jangan Didasari Kepentingan Politik | Monday 17 Oct 2011 12:14:03 |
 |
GERSIK (BeritaHUKUM.com) - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan reshuffle tak akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan untuk mendongkrak kesejahteraan jika di dasarnya kepentingan politik. Karena, hanya menghasilkan menteri yang tidak cakap dalam meningkatkan akselarasi kinerja dan proses perombakan juga dinilai basa-basi.
L ... Berita Selengkapnya |
| Sikap PKS Terlalu Kekanak-kanakan | Saturday 15 Oct 2011 22:01:46 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin menarik empat menterinya, bila salah satu menteri dicopot merupakan sikap kekanak-kanakan. Partai ini tidak dewasa dalam berpolitik. Selain itu, partai tersebut juga tidak memahami konstitusi.
Ancaman PKS itu merupakan sikap kekanak-kanakan. Politik yang mereka perl ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Belum Ada Deal dengan Presiden SBY | Friday 14 Oct 2011 13:58:14 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) membantah telah membuat kesepakatan mengenai rencana penghilangan satu kursi menterinya dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Alasannya, belum ada pembicaraan apa pun antara Presiden SBY dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Kebijakan P ... Berita Selengkapnya |
| Puluhan TKI Terancam Hukuman Mati | Friday 14 Oct 2011 00:30:41 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan bahwa 41 orang tenaga kerja indonesia (TKI) tengah menghadapi hukuman mati di negara mereka bekerja, khususnya Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 26 diantaranya dalam kondisi kritis.
Hal ini menunjukan pemerintah sangat lemah memberikan jaminan perlindungan terhadap para ... Berita Selengkapnya |
| SBY Pilih Menteri yang Miliki Rekam Jejak Baik | Thursday 13 Oct 2011 21:48:08 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga menunjuk dan menetapkan calon menteri dalam rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Pasalnya, ia masih perlu waktu untuk memilih menteri yang rekam jejaknya baik.
"Jadi andai calon menteri itu dari parpol (tidak masalah), tapi harus ... Berita Selengkapnya |
| Pertemuan Cikeas tak Bicarakan Calon Menteri | Thursday 13 Oct 2011 20:56:24 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan partai politik (parpol) koalisi, ternyata tidak membicarakan nama-nama calon menteri. "Tadi hanya membahas hal-hal prinsipil soal reshuffle, kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada wartawan, usai pertemuan di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Bar ... Berita Selengkapnya |
| Dua Presiden Sangat Serius Bahas Reshuffle | Thursday 13 Oct 2011 20:20:17 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II mendapat perhatian khusus para pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, dari sejumlah pucuk pimpinan partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi, hanya partai ini yang paling bereaksi keras atas kebi ... Berita Selengkapnya |
| Salim Segaf Bantah Adanya Kontrak Khusus | Wednesday 12 Oct 2011 17:15:34 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri mementahkan pernyataan Sekjen DPP PKS Anis Matta soal adanya kontrak khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan semua parpol yang tergabung dalam koalisi memiliki posisi dan perlakuan yang sama.
(Soal kontrak khusus Presiden SBY dengan PK) ... Berita Selengkapnya |
| Abdul Hafiz Pertanyakan Status Andi Nurpati | Tuesday 11 Oct 2011 22:55:55 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Proses pemeriksaan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati, membuat heran Abdul Hafiz Anshary. Ia pun mempertanyakan alasan polisi yang hingga kini belum juga menetapkan status tersangka terhadap salah satu petinggi Partai Demokrat ters ... Berita Selengkapnya |
|
|
