| Pidana |
 |
|
| |
| 'Selain Kasus Puisi, Polri Punya Utang Kasus Ijazah Palsu Sukmawati' | 2018-04-07 11:20:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gelombang demo Sukmawati Soekarnoputri terjadi di sejumlah daerah. Tuntutannya, Polisi segera wajib untuk memproses hukum Sukmawati atas dugaan penodaan agama Islam karena puisi 'Ibu Indonesia' yang sangat melecehkan syariat Islam.
Selain di Jakarta, demo Sukmawati digelar di Tegal, Semarang dan Solo. Di Jakarta, aksi yan ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Pemalsuan Dokumen Klaim Asuransi Allianz Life Terus Diproses, Polisi Tahan 3 Tersangka | 2018-04-06 16:58:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan kasus dugaan pemalsuan dokumen klaim asuransi Allianz Life Indonesia terus diproses. Hingga saat ini Polisi sudah menahan 3 tersangka termasuk oknum Pengacara berinisial AL.
"Jadi memang ada yah laporan dari pihak Allianz. Beberapa orang dilaporkan b ... Berita Selengkapnya |
| 'Ahok Masih di Rutan Mako Brimob karena Kedekatannya dengan Jokowi' | 2018-04-01 19:16:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai pihak mempertanyakan sebagaimana pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, yang juga mengungkapkan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kemungkinan karena Ahok dekat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ... Berita Selengkapnya |
| Tim GNPF Pertanyakan Terpidana Ahok Masih Ditahan di Mako Brimob | 2018-03-27 21:32:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Selain mengapresiasi penolakan PK, tim advokasi GNPF juga menyorot Ahok yang hingga kini masih ditahan di Mako Brimob, Kelapa D ... Berita Selengkapnya |
| MA Menolak PK Ahok, Pelapor Ahok Menilai Langkah MA Sudah Tepat | 2018-03-26 23:49:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menyatakan langkah Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menolak Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat tepat.
"PK Ahok ditolak oleh MA sudah sangat tepat. Sesuai dengan suara rakyat yang menginginkan keadil ... Berita Selengkapnya |
| Asuransi Alliaz Life Menduga 4 Nasabah dan 1 Pengacara Jadi Tersangka karena Motif Ekonomi | 2018-03-21 17:43:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pihak PT Asuransi Alliaz Life (AAL) menduga aksi kejahatan yang dilakukan empat nasabah AA, BW, MW dan DI serta seorang oknum pengacara berinisial AL bermotif ekonomi.
"Kami mencurigai 4 nasabah tersebut, atas klaim kesehatan. Kemudian kami melakukan penelusuran untuk membantu kepolisian. Ternyata memang betul, kami mene ... Berita Selengkapnya |
| Asuransi Allianz Life Indonesia Apresasi Polisi Tetapkan 5 Nasabah Jadi Tersangka | 2018-03-17 14:53:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa Hukum PT Allianz Life Indonesia Eko Sapta Putra mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang telah merespon laporannya terkait dugaan pemalsuan data klaim.
"Kami apresiasi kinerja Polri yang sudah merespon laporan kami dengan nomor LP/5034/X/2017/ PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 17 Oktober 2017. Dan dari hasil penyidikan P ... Berita Selengkapnya |
| Pengacara Magang Eko Cantumkan Register Surat dan Kop Surat Advokat Pelanggaran Pidana | 2018-03-14 00:31:19 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Prof. Dr.H.Lasina,SH mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) terkait menanggapi pemberitaan adanya Pengacara yang lagi magang yakni Eko Sumiharsono yang mengaku sebagai Advokat dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) serta Magister Hukum (MH) di pertanyakan para Advok ... Berita Selengkapnya |
| Penyalahgunaan NIK dan KK, Pemerintah Harus Tanggung Jawab | 2018-03-08 08:28:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait informasi yang beredar bahwa ada NIK dari salah satu warga yang digunakan untuk mendaftarkan 50 nomor, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR ... Berita Selengkapnya |
| Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana | 2018-02-27 04:17:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) bertentangan dengan sistem hukum pidana.
Demikian di ... Berita Selengkapnya |
|
|
