| Pidana |
 |
|
| |
| Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra | 2020-07-07 21:23:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mengunjungi Kantor Pusat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan pada Senin (6/7/2020), dalam pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut salah satu poin pembahasan mengenai update kasus pencarian terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan ada o ... Berita Selengkapnya |
| Penasehat Hukum: Joko S Tjandra Ajukan PK Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP | 2020-07-02 06:29:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Joko Soegiarto Tjandra, terpidana dua tahun penjara yang selama 11 tahun ini menjadi buron Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya kembali ke Indonesia. Pasalnya, Dia bersama kuasa hukumnya dari law firm Anita Kolopaking and Partners (AKP), telah mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jakse ... Berita Selengkapnya |
| Sulaiman Sade Mantan Kepala Dinas Pasar Samarinda Divonis 8 Tahun Penjara | 2020-06-22 12:34:14 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda akhirnya menjatuhkan pidana penjara terhadap mantan Kepala Dinas Pasar Sanarinda, Sulaiman Sade dengan hukuman 8 tahun penjara, dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Baqa Samarinda Seberang, pada sidang yang digelar secara online di Pengadilan Negeri Sa ... Berita Selengkapnya |
| Pledoi: Terdakwa M Reza Fahlevi Jadi Tumbal Kasus Pembunuhan Hakim Jamaluddin | 2020-06-19 20:28:32 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Masih ingat kasus kecelakaan maut yang merengut nyawa Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin. Ternyata, dibalik kematian sang Hakim itu ada kisah perselingkuhan dan ada juga yang menjadi tumbal.
Pasalnya, didalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara beberapa pekan lalu, telah terungkap pe ... Berita Selengkapnya |
| Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan | 2020-06-03 11:51:12 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyidangkan perkara 41 Kg Narkotika jenus Sabu terhadap 4 orang terdakwa masing-masing, Rudiansyah, Tanjidillah alias Tanco, Firman Kurniawan dan Aryanto Saputro, pada sidang pembacaan amar putusannya pada, Selasa (2/6) malam dengan vonis mati terhadap ke empat terdakwa terse ... Berita Selengkapnya |
| Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum 2 Alat Bukti | 2020-05-21 03:04:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/3) siang. Pemohon adalah Bachtiar Abdul Fatah, terdakwa kasus bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Majelis hakim konstitusi yang menyidangkan perkara ini dipimp ... Berita Selengkapnya |
| Terlibat Bisnis Narkotika, Dua Oknum Polri Divonis Mati | 2020-05-16 13:18:38 |
 |
DEPOK, Berita HUKUM - Dua oknum Polri di vonis hukuman mati atas kasus penyalahgunaan narkotika. Putusan pidana mati itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang terdiri Hakim Ketua Muhammad Iqbal Hutabarat, Hakim anggota Forci Nilpa dan Nugraha Medica Prakasa pada sidang yang disiarkan melalui teleconference di Ruang Sidang Utama PN Depok, Kamis (14/5). ... Berita Selengkapnya |
| Presiden RI dan DPR Diminta Campur Tangan Soal Dugaan Penipuan Investasi PT MPIP | 2020-05-06 18:10:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - LQ Indonesia Lawfirm meminta Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar turut campur tangan dalam persoalan yang dialami oleh sejumlah nasabah PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP).
Hal itu disampaikan Alvin Lim, salah satu pengacara LQ Indonesia Lawfirm saat mendampingi kliennya melaporkan PT Mahkota Propert ... Berita Selengkapnya |
| Refly Harun: Komisaris BUMN Yang Ikut Kampanye Ancaman Hukumannya 2 Tahun | 2020-04-28 17:19:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku geram lantaran masih banyaknya komisaris-komisaris yang ada di perusahaan milik BUMN ikut dan terlibat kampanye bahkan mendukung petahana pada Pilpres 2019.
"Saya termasuk yang mengkritik Komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent," kata Refly dalam channel Yo ... Berita Selengkapnya |
| Napi Bebas Diduga Bayar Rp 5 Juta, Pengamat: KPK dan Polri Wajib Telusuri Program Asimilasi Yasonna | 2020-04-15 20:42:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 30 ribuan narapidana seluruh Indonesia dibebaskan melalui program asimilasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai bagian dari langkah pencegahan penyebaran Covid-19.
Namun, ternyata disinyalir ada udang dibalik batu dari kebijakan Kemenkumham tersebut. Jika narapidana mau bebas, dikabarkan ... Berita Selengkapnya |
|
|
