| Peradilan |
 |
|
| |
| Peraturan Dewan Pers Rugikan Hak Wartawan Indonesia | 2022-01-28 07:01:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) menyebut hak mereka untuk menyusun dan membuat peraturan sudah diambil alih oleh Dewan Pers. Hal ini terjadi sejak timbul kesalahan tafsir dari Dewan Pers yang menjadikan kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers mengenai standar organisasi wartawan Indonesia berupa peraturan Dewan Pers ... Berita Selengkapnya |
| MA Disebut Tidak Akan Berikan Pendampingan Hukum terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat | 2022-01-21 14:40:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung RI disebut tidak akan memberikan pendampingan hukum atau pembelaan terhadap Itong Isnaeni Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (19/1).
Hal tersebut diutarakan dan diyakini oleh Humas Pengadilan Negeri (PN) Sur ... Berita Selengkapnya |
| Sepanjang Tahun 2021 MA Memutus 19.087 dari 19.254 Perkara | 2021-12-31 08:49:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memutus sebanyak 19.087 perkara atau 99,13 persen dari beban perkara sebanyak 19.254 sepanjang tahun 2021.
Ketua MA RI, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, jumlah atau rasio produktivitas
memutus perkara tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 75 persen ata ... Berita Selengkapnya |
| Yusrizal: Hentikan Fitnah Soal Cek Kosong Mantan Gubernur Bengkulu | 2021-12-22 14:09:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Yusrizal SH selalu penasehat hukum PT Anugerah Pratama Inspirasi (PT. API) akhirnya angkat bicara, terkait fitnah soal cek kosong Mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono Najamuddin menanggapi pemberitaan miring tersebut.
Pasalnya, Komisaris PT Anugerah Pratama Inspirasi (PT. API) yang juga mantan Gubernur Bengkulu Agusr ... Berita Selengkapnya |
| MK Bolehkan Upaya Hukum Kasasi bagi Putusan PKPU | 2021-12-16 10:12:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan yang melarang adanya upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana tertuang dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) inkonstitusionalitas bersyarat.
"Mengabulkan perm ... Berita Selengkapnya |
| Sidang Kasus Korupsi Rp 4,5 Milyar Royalti Batu Bara CV JAR dengan Terdakwa Hartono | 2021-12-09 14:44:31 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan Kasus Korupsi Royalti Fee Batu Bara senilai Rp 4,5 milyar lebih dengan mendudukan terdakwa Hartono selaku Kuasa Direktur CV. Jasa Andika Raya (JAR) yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Senin (7/12/2021) yang menghadirkan saksi-saksi diantaranya Diky Muhammad Kur ... Berita Selengkapnya |
| Aksi Solidaritas Adelina Sau Ini Ketuk Hati Nurani Hakim Pengadilan Malaysia | 2021-12-08 22:08:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengadakan aksi solidaritas terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) Adelina Sau yang disiksa hingga tewas oleh majikannya di Malaysia, bertempat di halaman Kantor Pusat BP2MI, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (8/12).
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, aksi sol ... Berita Selengkapnya |
| Pengacara Tersangka Korupsi Malah Ikut Jadi Tersangka dan Dipenjara | 2021-12-02 11:29:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Apalah yang ada dibenak Didit Wijayanto Wijaya kala itu, karena sebagai Pengacara atau lawyer Dia seharusnya membela kliennya berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apa mau dikata, bukannya membela malah Dia pula yang kena kasus Pidana masuk penjara dan ditahan oleh Jaksa di Rumah Tahanan (Ru ... Berita Selengkapnya |
| Dua Pakar Hukum Angkat Bicara Soal Proses Persidangan Kasus ASABRI | 2021-12-01 04:56:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyoroti proses persidangan terkait kasus ASABRI, yang mengguncang ketatanegaraan.
Seperti diketahui, fakta persidangan kasus Tipikor ASABRI yang menghadirkan ahli Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, Senin (22/11/2021) di PN Tipikor DKI Jakarta, terungkap fakta bahwa penghitungan ya ... Berita Selengkapnya |
| MK Batalkan UU No 11/2020 Tentang Ciptakan Kerja | 2021-11-25 19:02:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui proses persidangan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Tim Advokasi Gugat Omnibus Law yang teregister dengan Nomor: 107/PUU-XVIII/2020.
Dalam amar putusan tersebut, pada intinya MK ... Berita Selengkapnya |
|
|
