| Peradilan |
 |
|
| |
| Ahli: Pencabutan Status Badan Hukum Ormas Sesuai Asas Hukum Administrasi | 2018-01-26 11:34:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pencabutan status badan hukum ormas telah tepat dan sesuai dengan asas-asas hukum administrasi khususnya asas penegakan hukum administrasi. Demikian sampai Philipus M. Hadjon dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tent ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Mangkir Sidang ke 3, Hakim PTUN akan Surati Presiden Jokowi | 2018-01-16 16:46:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Disebabkan sudah 3 kali sidang pihak Pemerintah Republik Indonesia tidak hadir berturut-turut, majelis hakim PTUN yang diketuai oleh Hakim Roni Erry Saputro, SH, MH akan menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selaku atasan Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yasonna agar dapat menghadiri sidang kasus gugatan ... Berita Selengkapnya |
| GNPF Resmi Daftarkan Uji Materi UU Ormas ke MK | 2017-12-28 11:49:01 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF Ulama) resmi mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat ( UU Ormas).
"Kami ajukan permohonan uji materi undang-undang Ormas. Yang kami ajukan ada lima poin penting," kata Kuasa ... Berita Selengkapnya |
| Jazuli Juwaini Kecewa, Uji Materi Pasal Kesusilaan Ditolak MK | 2017-12-24 05:55:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengaku kecewa dan menyayangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Menurut Ketua Fraksi PKS ini, materi pemohon berangkat dari realitas nyata perilaku asusila dan amoral yang semakin marak dan mengancam masa depan ... Berita Selengkapnya |
| Kalah Banding di PT, Dan Korbankan Partai, Elit PKS Harus Mengundurkan Diri | 2017-12-20 13:41:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pukulan telak kembali mendera partai dakwah. Tiga hari setelah manuver Fraksi PKS untuk meminta pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR - di tengah rapat Bamus yang alot membahas mekanisme pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR - tim kuasa hukum Fahri Hamzah menyampaikan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang me ... Berita Selengkapnya |
| MK Tolak Uji Aturan Pemakaian Toga di Pengadilan | 2017-12-16 09:52:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya uji materiil Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Kamis (14/12). Pokok permohonan Perkara Nomor 89/PUU-XV/2017 dinilai MK tak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan h ... Berita Selengkapnya |
| Pemohon Telah Membentuk Ormas Perak Indonesia | 2017-12-12 10:23:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Senin (11/12). Sidang yang d ... Berita Selengkapnya |
| Kajati: Jaksa Bayu dan Jaksa Meylani Jika Terbukti Melanggar SOP, Saya Tindak | 2017-12-05 15:39:21 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Menyebarnya isu jual beli hukum yang melibatkan dua oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Samarinda "Jaksa Bayu dan Jaksa Meylani" yang menyebar luas di media sosial (medsos) facebook dalam grup Busam Bubuhan Samarinda, Bubuhan Samarinda, Busam Samarinda serta puluhan grup lainnya, mendapat perhatian serius dari Fadil Zumhana, S ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Dugaan Pemalsuan Buku Nikah, Jaksa Pertanyakan Keterangan Saksi Berbeda dengan BAP | 2017-11-30 16:51:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang kasus dugaan pemalsuan Buku Nikah dan disertai penggelapan harta milik mantan Kaden PJR Mabes Polri almarhum Kombes Pol Agus Maulana Kasiman dengan terdakwa Sarah Susanti kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada, Rabu (29/11).
Pada sidang kali ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempersoalkan perbe ... Berita Selengkapnya |
| Hiendra Menduga, JPU Main Mata di Ruang Sidang PN Jakarta Utara | 2017-11-16 19:20:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aneh tapi nyata, karena orang tidak bersalah masih saja dipenjara. Kasusnya dipaksakan menjadi perkara, dan inilah realita yang menimpa seorang pengusaha bernama Hiendra Soenjoto. Hiendra jadi terdakwa di PN Jakarta Utara, padahal di PN Jakarta Selatan, dalam putusan Praperadilan jelas menyatakan bahwa semua dakwaan harus di ... Berita Selengkapnya |
|
|
