| Peradilan |
 |
|
| |
| Ditnarkoba PMJ Menyerahkan Artis Roro Fitria ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan | 2018-05-28 20:14:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditnarkoba Polda Metro Jaya (PMJ) menyerahkan artis Roro Fitria ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan. Secara administrasi berkas tersangka dan barang bukti lengkap.
Kasubdit 1 Ditnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvijn Simanjutak mengatakan pada penyerahan tahap kedua ini, Polisi menyerahkan tersangka, barang bukti dan ... Berita Selengkapnya |
| Pemimpin Media Tidak Seharusnya di KUHP kan | 2018-05-26 06:15:52 |
 |
PADANG, Berita HUKUM - Lanjutan persidangan terkait kasus yang menimpa Ismail Novendra salah seorang pemimpin koran mingguan daerah Jejak News, dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik, akibat pemberitaannya yang dianggap mencemarkan nama baik Afrizal Djunit pada edisi 125 tanggal 28 Agustus / 12 September 2017.
Bahwa Afrizal sebagai p ... Berita Selengkapnya |
| Saksi Ahli Ungkap Hak Imunitas Advokat Sudah Sesuai Undang-Undang | 2018-05-22 09:29:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saksi ahli Ilmu Hukum Pidana.dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H dihadirkan dalam perkara dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Fredrich Yunadi.
Dalam kesaksiannya Youngky mengatakan, frasa "setiap orang" dalam pasal 21 UU Tipikor tidak serta merta da ... Berita Selengkapnya |
| Sudah 4 Kali Jaksa Tidak Hadirkan Terdakwa, Hakim PN Samarinda Ancam Panggil Paksa | 2018-05-21 10:03:46 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketia majelis hakim dalam sidang kasus pidana dan perdata atas terdakwa Chunda Lamma Sirata yang terjerat kasus penipuan dan penggelapan yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) merupskan suatu dilemah yang membuat majelis hakim yang diketuai Decky Velix Wagiju mengancam akan melakuk ... Berita Selengkapnya |
| Advokat Wajib Terlebih Dahulu Diperiksa Kode Etiknya, Sebelum Proses Pidana | 2018-05-16 18:40:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ahli Pidana Prof Dr. Mudzakkir, SH., MHum mengatakan, seorang advokat jika diduga melakukan pelanggaran hukum, penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan Kode Etik ke Dewan Kehormatan Profesi.
"Termohon menjalin proses sidang kode etik, jika terbukti melanggar kode etik, direkomendasikan ke penyidik untuk ... Berita Selengkapnya |
| Sidang Perdana Gugatan ke Dewan Pers akan Disidang Hari ini | 2018-05-09 06:45:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan persidangan terhadap lembaga Dewan Pers atas gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) terkait atas pelanggaran kebijakan atau perbuatan melawan hukum (PMH) lembaga Dewan Pers atas Konstitusi Republik Indonesia dan UU ... Berita Selengkapnya |
| Gugatan PMH Dewan Pers Siap Disidangkan PN Jakarta Pusat | 2018-05-02 08:46:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) secara resmi telah melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap lembaga Dewan Pers pada tanggal 19 April 2018 lalu. Gugatan PMH terhadap Dewan Pers oleh kedua organisasi pers yang diwakili kedua ketua umumnya itu didaftarakan di ... Berita Selengkapnya |
| Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat | 2018-04-22 10:25:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memenuhi syarat, yaitu pemerintah harus memilah sektor hajat hidup orang banyak, sektor komersial, dan sektor kuasi. Demikian disampaikan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy sebagai ahli Pemohon dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha ... Berita Selengkapnya |
| Acheh Future Dukung Pelaksanaan Cambuk di Lapas | 2018-04-15 19:45:38 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf mendukung kebijakan pemerintah Aceh terkait pelaksanaan hukaman cambuk di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Menurutnya, Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 5 tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambu ... Berita Selengkapnya |
| Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Asas Due Process of Law | 2018-03-25 07:01:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembubaran organisasi masyarakat tanpa adanya proses pengadilan bertentangan dengan asas due process of law yang merupakan prinsip pokok negara hukum. Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Indra Perwira selaku ahli Pemohon dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pe ... Berita Selengkapnya |
|
|
