| Peradilan |
|
|
| |
| Arif Rahman Hakim Terdakwa OTT Kasus Pasar Merdeka Samarinda Divonis 4 Tahun Penjara | 2018-11-22 20:07:55 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Unit Pasar Merdeka Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Arif Rahman Hakim (40) yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Polresta Samarinda dengan barang bukti uang Rp10 Juta, hasil jual beli lapak kepada pedagang, dalam sidang pembacaan putusan vonis yang di gelar di PN Samarinda pada, Kamis (22/11) ... Berita Selengkapnya |
| Saksi Ahli: Peraturan Dewan Pers Melanggar Undang-Undang Pers | 2018-11-21 22:38:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saksi ahli pers Dr Ibnu Mazjah dari Universitas Mathla'ul Anwar Banten yang dihadirkan penggugat dalam hal ini SPRI dan PPWI, dalam sidang lanjutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers pada Rabu, 21 November 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tegas mengatakan Dewan Pers tidak memiliki kewenangan ... Berita Selengkapnya |
| Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda | 2018-11-16 20:41:17 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri pada, Jumat (16/11) sekitar pukul 08.00 Wita melimpahkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersangka Ketua DPRD Kota Samarinda, Alphad Syarif ke Kejaksaan Negeri IKejari) Samarinda.
Informasi yang dihimpun pewarta BeritaHUKUM.com dilingkup Kejaksaan Negeri ... Berita Selengkapnya |
| Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Jakarta Belajar Sejarah MK | 2018-11-11 13:23:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK) Alia Harumdani Widjaja menerima 70 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (7/11) lalu. Pada kesempatan itu, Alia menerangkan sejarah MK di dunia dan Indonesia.
"Sebanyak 70% Undang-Undang yang dibuat ole ... Berita Selengkapnya |
| Jaksa Diduga Teledor, Tersangka Dalam Tahanan Rutan Lepas | 2018-11-01 12:57:13 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tersangka Nuralamsyah alias Alam bin Mukran Badrun (42) diduga akibat keteledoran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Samarinda sehingga tersangka yang berada dalam tahanan Rutan kelas IIA Sempaja Samarinda dalam perkara lain lepas sebelum perkara dengan nomor register 709/Pid.sus/2018/PN.Smr di gelar.
Dari ... Berita Selengkapnya |
| Dewan Pers Digugat, Saksi Buktikan Kerugian Materil Kebijakan Dewan Pers | 2018-10-25 15:25:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam sidang lanjutan menggugat Dewan Pers, penggugat menghadirkan saksi yang membeberkan bukti kebenaran, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada, Rabu (24/10).
Advokat Dolfie Rompas, SH, MH, kuasa Hukum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang eksis membela wartawan menje ... Berita Selengkapnya |
| Terpidana Prof Dr Sutedja: Anggota DPRD dan Paturahman As'ad Minta 30 Persen | 2018-10-24 15:21:01 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Prof. Dr. Thomas Susadya Sutedja, SE. MM terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial untuk Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan Bumi Sendawar dan Yayasan sekar Alamanda di Kutai Barat (Kubar) Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 18,405 milyar yang mengantarkan didirinya kebalik jeruji besi pada Rutan K ... Berita Selengkapnya |
| Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco | 2018-10-17 17:00:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan buruh perusahaan rokok 369 (Sam Liok Kieu) berunjuk rasa di depan Markas Besar Polri, Rabu (17/10). Mereka meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan atensi khusus terhadap proses hukum pembuatan surat palsu dan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik yang diduga melibatkan Direktur PT S ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Pembatasan Umur, UU Advokat Diuji | 2018-10-11 10:17:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (4/10) siang. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor 79/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Rido Pradana dan Nurul Fauzi dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor.
Menurut para Pemohon, beberapa keten ... Berita Selengkapnya |
| Amnesty International Indonesia Yakin Moratorium Hukuman Mati Dapat Terwujud | 2018-10-10 20:56:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurunnya jumlah hukuman mati secara global pada 2017 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperlakukan moratorium hukuman mati di sisa waktu yang tersedia tahun 2018 ini.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam konferensi pers bertajuk "Menuju Moratorium Hukuman ... Berita Selengkapnya |
|
|