| Peradilan |
 |
|
| |
| PK Antasari Segera Dilimpahkan ke MA | Thursday 29 Sep 2011 20:22:22 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya pembuktian Antasari Azhar bahwa perkarnya penuh dengan rekayasa, terbentur dengan sejumlah saksi penting. Mereka adalah tenaga medis dari RS Mayapada Tangerang dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta serta staf penyadapan KPK dan para jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan perkara ini pertama kali. Para saksi itu mang ... Berita Selengkapnya |
| Majelis Hakim Tunda Sidang PK Antasari | Thursday 29 Sep 2011 15:54:48 |
|
*Alasan para saksi enggan hadir tidak jelas
JAKARTA (BeritaHUKUM.co) - Sidang pemeriksaan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Antasari Azhar ditunda. Penetapan ini dikeluarkan majelis hakim yang diketuai Aminal Umam. Alasannya, tidak ada satu saksi pun yang diajukan pihak pemohon PK itu, hadir dalam persidangan.
"Dua saksi yang k ... Berita Selengkapnya |
| MA Desak Pemerintah Revisi UU yang Mengatur Remisi | Tuesday 27 Sep 2011 23:57:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) mendesak meminta pemerintah segera melakukan revisi UU Grasi yang mengatur soal pemotongan masa pemidanaan (remisi) bagi narapidana (napi). Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk menghentikan pemerberian remisi bagi napi korupsi dan terorisme.
“Jika pemerintah ingin menghentikan pemberian remisi k ... Berita Selengkapnya |
| Ditjen Pas Selidiki Kasus Remisi Ilegal | Monday 26 Sep 2011 19:52:27 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak hanya Mahkamah Agung (MA) yang marak dengan kasus putusan ilegal atas perkara yang diperiksa. Ternyata di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), juga terjadi dugaan pemberian remisi (pemotongan masa pemidanaan) ilegal.
Atas dugaan tersebut, Ditjen Pemasyarakatan (Pas) melakukan penyelidikan. H ... Berita Selengkapnya |
| Ketua PN Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas | Friday 23 Sep 2011 20:59:00 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) melakukan terobosan baru untuk menjaga integritas para hakim dalam upaya penegakan hukum. Kini, para ketua pengadilan negeri (PN) diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas. Langkah ini berlaku bagi seluruh ketua PN yang ada di Indonesia.
Jika mereka meakukan perbuatan tercela dan mengarah k ... Berita Selengkapnya |
| PN Jakarta Pusat Menolak Gugatan KAI Terhadap MA | Thursday 22 Sep 2011 23:15:54 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Gugatan Kongres Advokat Indonesia (KAI) terhadap Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa, ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Mengadili, dengan ini menyatakan penggugat tak memiliki kapasitas hukum sebagai penggugat, dan gugatan penggugat tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Nirwana, sa ... Berita Selengkapnya |
| MK Janji Profesional Uji UU Kepolisian | Monday 19 Sep 2011 19:44:14 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski tidak puas dengan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri atas kasus dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tapi Mahfud MD berjanji akan bersikap profesional dalam menyidangkan gugatan uji materi (judicial review) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
"Kami akan bersikap profesional da ... Berita Selengkapnya |
| Keprihatinan Antasari Dituangkan Dalam Buku | Thursday 15 Sep 2011 22:11:56 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kegundahan Antasari Azhar atas tudingan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen dituangkannya dalam sebuah buku. Buku yang berjudul 'Testimoni Antasari Azhar untuk Hukum dan Keadilan' ini diluncurkannya di Jakarta, Kamis (15/9).
Namun, istri Antasari, Ida Laksmiwati kepada wartawan menyatakan bahwa buku itu merupaka ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Antasari Cermin Bobroknya Peradilan | Thursday 15 Sep 2011 21:42:51 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menyatakan, banyak kejanggalan dalam proses peradilan dalam kasus Antasari Azhar. "Kasus yang dialami Antasari Azhar merupakan cerminan bobroknya sistem keadilan di Indonesia," kata Jimly dalam acara peluncuran buku testimony Antasari Azhar yang berlangsung di Jakart ... Berita Selengkapnya |
| Yusril Resmi Gugat UU Keimigrasian | Thursday 15 Sep 2011 16:16:39 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Janji untuk mengajukan uji material (judicial review) atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, benar-benar dibuktikan Yusril Ihza Mahendra. Mantan Mensekneg ini resmi mendaftarkan pengujian terhadap Pasal 97 ayat (1) UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (15/9.
Pasal yang menjelaskan ketentuan bah ... Berita Selengkapnya |
|
|
