| Peradilan |
 |
|
| |
| Tiga Hakim Berbeda Pendapat, MK Tolak Uji UU Wabah Penyakit Menular | 2020-12-01 07:21:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Permohonan uji aturan mengenai tanggung jawab pemerintah terkait sumber daya dan penghargaan terhadap petugas yang menanggulangi wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU 4/1984) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018) ... Berita Selengkapnya |
| MK Tolak Uji Batas Minimal Usia Advokat | 2020-11-27 05:48:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan menolak permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945, pada Rabu (25/11/2020) di Ruang Sidang Pleno MK secara daring. Permohonan diajukan oleh Wenro Haloho, seorang advokat magang. Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 3 aya ... Berita Selengkapnya |
| FSP Singaperbangsa Perbaiki Permohonan UU Cipta Kerja | 2020-11-20 08:50:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (18/11). Agenda sidang Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020 ini adalah perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) ... Berita Selengkapnya |
| UU MK Dianggap Tutup Kesempatan Pemohon Jadi Hakim Konstitusi | 2020-11-15 15:34:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa (10/11) siang lalu dengan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19. Sidang untuk permohonan perkara Nomor 96/PUU- ... Berita Selengkapnya |
| Ahli Pemohon: UU Penanganan Covid-19 Salahi Pembentukan Peraturan UU | 2020-11-15 09:24:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (UU 2/2020) dinilai menyalahi pembentukan undang-undang karena bersifat limitatif. Hal ini disampaikan oleh Hendra Nurtjahjo yang hadir sebagai Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 ... Berita Selengkapnya |
| Ada 2 Nama Jenderal Polisi Disebut di Pusaran Kasus Dugaan Suap Gratifikasi Nurhadi Beserta Menantunya Rezky | 2020-11-12 09:57:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (11/11).
Dalam persidangan tersebut, terungkap dua nama Jendral Pol ... Berita Selengkapnya |
| Putusan PTUN Jakarta Kasus Semanggi, Jamdatun: Tidak Sesuai Fakta dan Peraturan Perundang-undangan | 2020-11-06 13:14:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono didampingi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Hari Setiyono dan Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun Andi Herman melakukan klasifikasi serta tanggapan terkait putusan PTUN Jakarta No: 99/G/TUN/2020/PTUN.JKT tanggal ... Berita Selengkapnya |
| Kejari Jakpus Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Penipuan Lelang Online di PT Pegadaian | 2020-11-04 05:46:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akhirnya melimpahkan berkas perkara dengan tersangka dugaan penipuan lelang online ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada, Senin (2/11) lalu untuk disidangkan.
Menurut Kepala Seksie bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Nur Winardi, SH, MH menjelaskan bahwa, para tersangka dij ... Berita Selengkapnya |
| Redaksi Suara Papua dan AJI Perbaiki Permohonan Uji UU ITE | 2020-10-28 06:33:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (UU ITE), pada Senin (26/10) siang.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic F. Foekh, Rizky Yudha sela ... Berita Selengkapnya |
| Abdul Chair Ramadhan: UU Penanganan Covid-19 Menyalahi Sistem Hukum Pidana | 2020-10-25 18:37:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketentuan Undang-Undang Penanganan Covid-19terutama pada frasa "bukan merupakan kerugian keuangan negara" yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) telah membatasi proses penegakan hukum. Ketentuan pembatasan ini juga disebutkan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas tersebut ... Berita Selengkapnya |
|
|
