| Peradilan |
 |
|
| |
| Bupati Diminta Ikut Tangani Soal Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Transaksi Beras di BUMDes Karawang | 2021-01-10 06:08:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Karawang disebut sebagai salah satu pihak yang bisa dimintai keterangan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan transaksi pembelian beras yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Bersama terhadap PT Swadaya Pangan Internasional.
Pasalnya, David Rahardja selaku Direktur Utama (Dirut) PT ... Berita Selengkapnya |
| Irjen Pol Napoelon Bonaparte: Saksi Tommy Sumardi Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan | 2021-01-07 11:05:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti beserta alat bukti rekaman CCTV, pernyataan Saksi Tommy Sumardi di persidangan, yang menuding Terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte menerima uang secara bertahap sebesar SG$200 ribu dan US$270 ribu untuk pengurusan red notice Joko Soegiarto Tjandra, merupakan serangkaian kebohongan ... Berita Selengkapnya |
| Advokat Perbaiki Permohonan Uji UU Cipta Kerja | 2021-01-06 07:59:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) terhadap UUD 1945 pada Senin (4/1) dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 108/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ignatius Supriyadi, Si ... Berita Selengkapnya |
| Refleksi Akhir 2020: Pasca Covid-19 MA Memodrenisasi Peradilan | 2021-01-01 19:30:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Walaupun masa Pendemi Covid-19 ini, masih menghantui rakyat Indonesia, namun Mahkamah Agung (MA) tetap optimis. Mereka terus melangkah maju, dengan semangat modernisasi untuk Peradilan yang lebih baik lagi kedepannya, pada tahun 2021 mendatang.
Menurut Ketua Mahkamah Agung, Syarifuddin pasca pandemi Covid ini, menjadi uj ... Berita Selengkapnya |
| AJI Mendesak MA Cabut Ketentuan Pengambilan Foto dan Rekaman di Persidangan | 2020-12-24 05:05:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Jurnalis Independen ( AJI ) Indonesia mendesak Mahkamah Agung Republik Indonesia mencabut Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan yang ditetapkan pada 27 November 2020. Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut yaitu pengambilan foto, rekaman audio dan rek ... Berita Selengkapnya |
| Andi Samsan Nganro: Perma No 5/2020 Bukan Membatasi Transparansi, Tetapi Mewujudkan Peradilan Berwibawa | 2020-12-22 14:13:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 tahun 2020 yang salah satu pasalnya tentang melarang foto dan merekam dalam persidangan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) RI, menuai kritikan dari berbagai komponen masyarakat.
Menurut Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan Andi Samsan Nganro menbantah hal tersebut. Menurutnya ... Berita Selengkapnya |
| MK Gelar Sidang Pengujian UU Cipta Kerja | 2020-12-20 11:01:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Rabu (16/12). Permohonan perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). D ... Berita Selengkapnya |
| Kuasa Hukum FPI Praperadilankan Polda Metro Jaya Soal Penetapan Tersangka dan Penahanan HRS | 2020-12-16 00:29:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) resmi mendaftarkan permohonan sidang proses Praperadilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan kliennya HRS oleh pihak Kepolisian, Polda Metro Jaya.
Surat permohonan Praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka Habib Rizieq Shih ... Berita Selengkapnya |
| Muchtar Pakpahan dari KSBSI Tuding UU Ciptaker Perluas Sistem Outsourcing | 2020-12-15 15:29:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (8/12) lalu. Permohonan yang teregistrasi Nomor 109/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Muchtar Pakpahan dan Vindra dari Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat ... Berita Selengkapnya |
| Dianggap Inkonstitusional, 15 Badan Hukum Uji UU Cipta Kerja | 2020-12-14 14:15:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kembali menggelar sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pada Selasa (8/12/2020) lalu di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 107/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh 15 badan hukum diantaranya Serikat Pet ... Berita Selengkapnya |
|
|
