| Pemilu |
 |
|
| |
| Sejalan Upaya KPU-KPK Cegah Tindak Pidana Korupsi | 2021-10-15 10:49:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk terus menerapkan tindakan preventif dalam upaya meminimalisir dan meniadakan potensi-potensi tindak pidana korupsi di lingkungan KPU.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Ilham Saputra saat hadir pada kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas ... Berita Selengkapnya |
| F-PD: Hasil Pemilu 2019 Tidak Bisa Dijadikan Indikator Pemilu 2024 | 2021-10-07 22:10:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI mendesak agar semua hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak dijadikan indikator kontestasi pada Pemilu 2024. Anggota Komisi II DPR RI dari F-PD DPR RI Anwar Hafid menegaskan, semuanya harus didasarkan pada hasil Pemilu 2024 sendiri. Ini lebih objektif dan kredibel.
Demkian penegasan ... Berita Selengkapnya |
| DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022 | 2021-09-22 22:23:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2022, sebesar Rp8 triliun lebih. Angka tersebut jauh lebih kecil dari usulan KPU sebelumnya yang meminta anggaran sebesar Rp13 triliun pada tahun 2022, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 yang dimula ... Berita Selengkapnya |
| Sesuai Amanat UU, Pemilu Serentak Dilaksanakan 2024 | 2021-09-04 12:06:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI selalu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dan Undang-Undang yang terkait dengan persiapan Pemilu sendiri adalah Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Didalam kedua undang-undang tersebut diamanatkan ... Berita Selengkapnya |
| Sah Sebagai Parpol, Sekjen Partai Ummat: Terima Kasih Sahabat Ummat yang Telah Berjuang | 2021-08-28 19:51:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen partai Ummat Ahmad Muhajir Sodruddin menyampaikan DPP Partai Ummat mengapresiasi terhadap seluruh kader partainya atas tercapainya pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Menurut dia, hal itu terwujud karena seluruh kader dengan loyalitas yang tinggi berjuang untuk mewujudkan tujuan bersama Pa ... Berita Selengkapnya |
| Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020 | 2021-04-13 05:41:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nagara Institute membeberkan ada 57 calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik petahana menang dalam Pilkada Serentak 2020 lalu. Sementara, 72 calon kepala daerah dari dinasti politik kalah.
"Temuan kami lainnya adalah bahwa dari 129 calon dinasti petahana yang bertarung, 57 dinyatakan sebagai pemenang dalam pi ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: isu Presiden Tiga Periode, Hanya Skenario 'Halu' dari Para Petualang Politik | 2021-03-22 06:50:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak bahwa curiga tentang adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama sekali tidak beralasan. Memasuki tahun kedua masa bhakti MPR sekarang ini, semua agenda kerja dan dua kali Focus Group Discussion (FGD) oleh MPR tak pernah menyoal jabatan presiden ... Berita Selengkapnya |
| Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024 | 2021-03-16 17:36:56 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyatakan bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan lancar adalah adanya kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kunci sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan karena di bawah kendali (Men ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020 | 2021-02-19 05:25:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di tengah pandemi Covid-19. Di samping itu, penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas pelaksanaan tahapan Pilkada di provinsi Kepri juga dilapo ... Berita Selengkapnya |
| Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan | 2021-02-13 13:14:11 |
 |
KALIMANTAN TIMUR, Berita HUKUM - Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan rakyat yang harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan indikator penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus berlandaskan pada prinsip jujur dan adil. Tidak terpenuhinya prinsip jujur dan adil tersebut berpotensi menjadikan ... Berita Selengkapnya |
|
|
