| Pemilu |
 |
|
| |
| Gatot Nurmantyo Perbaiki Uji Ketentuan Pencalonan Presiden | 2022-01-28 06:43:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gatot Nurmantyo memperbaiki permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU pemilu). Sidang panel untuk memeriksa perbaikan ini digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (26/1).
Gatot Nurmantyo melalui kuasa hukumnya, Refly Harun menegaskan tidak ada perubahan permohonan mengenai kedud ... Berita Selengkapnya |
| Masalah DPT Pemilu Tak Boleh Terulang | 2022-01-26 21:40:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024, sementara pilkada dihelat 27 November 2024. Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman memberi catatan kepada penyelenggara Pemilu aga ... Berita Selengkapnya |
| Pemungutan Suara Pemilu Disepakati 14 Februari 2024 | 2022-01-25 07:10:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Anggota DPD RI, dilaksanakan pada hari Rab ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR sayangkan pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia | 2022-01-17 10:53:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan perlunya pemunduran Pilpres 2024. Pasalnya, pernyataan ini berpotensi bertentangan dan merusak konstitusi negara kita.
Syarief Hasan menyebutka ... Berita Selengkapnya |
| Jauhkan Upaya Bangun Kekuatan Politik pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah | 2022-01-06 06:54:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada sebanyak 101 wilayah bakal alami kekosongan jabatan kepala daerah di tahun 2022. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengingatkan agar pengisian ratusan penjabat (Pj) kepala daerah mesti dijauhkan dari upaya untuk membangun kekuatan politik menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Pres ... Berita Selengkapnya |
| Ribuan Warga Banten Deklarasikan Dukungan Anies Maju Pilpres 2024 | 2021-12-27 07:13:11 |
 |
SERANG, Berita HUKUM - Ribuan warga terlibat dalam deklarasi dan dukungan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) Provinsi Banten di Pokel Garden, Kelapa Dua, Serang, Banten, Minggu (26/12).
Dalam deklarasi ini dihadiri Ketua Umum Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Laode Basir dan tokoh-tokoh Banten, pendiri Banten, Pengurus Forum Pondok ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet Ingatkan Pentingnya Penegakan Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu | 2021-12-20 11:16:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti masih dinamisnya persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu yang harus mendapatkan perhatian serius, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, maupun bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga penegak kode etik penyele ... Berita Selengkapnya |
| Dukung Jadwal dari KPU, Wakil Ketua MPR: Mari Bijak Menentukan Jadwal Pemilu | 2021-12-06 10:38:29 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan dukungannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, rencana pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2024 sesuai dengan kesepakatan awal dan masih relevan.
Syarief Hasan menilai, tanggal pelaksanaan ... Berita Selengkapnya |
| PKS Prioritaskan Anak Muda Jadi Caleg | 2021-11-08 14:06:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PKS Jawa Tengah meluncurkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Muda untuk Pemilu 2024. Peluncurkan ini dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan dr Gamal Albinsaid, Ketua DPW PKS Jawa Tengah Muh Haris dan Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Jawa Tengah Ashim Adzdzorif..
Syaikhu menyebutkan, PKS menarg ... Berita Selengkapnya |
| Tidak Miliki Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji Pemilu | 2021-10-28 00:35:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Rabu (27/10) secara daring.
"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ucap Ketua MK Anwar Usman saat m ... Berita Selengkapnya |
|
|
