| Pemilu |
 |
|
| |
| Guspardi Minta Mendagri Klarifikasi Wacana Jabatan Presiden 3 Periode | 2022-04-06 14:05:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta klarifikasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tentang wacana jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Dikatakannya, silatnas itu mendapat sorotan dari masyarakat luas, lan ... Berita Selengkapnya |
| HNW Tolak Manuver APDESI Soal Dukungan 3 Periode | 2022-04-03 13:53:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan sesudah simulasi penyelenggaraan Pemilu 14/2/2024, sesuai keputusan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR pada 24/1/2022, mestinya manuver yang dilakukan adalah mendukung agar Keputusan KPU yang konstitusional ... Berita Selengkapnya |
| Heboh Isu Puan Gantikan Maruf Amin agar PDIP Setuju Tunda Pemilu, Muslim Arbi: Menghalalkan Segala Cara! | 2022-03-27 12:12:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengaku heran dengan adanya pihak-pihak yang ingin menghalalkan segala cara agar penundaan Pemilu 2024 dapat terlaksana.
Keheranan itu disampaikan oleh Muslim menanggapi pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menanggapi isu terkait barter jabatan menggantikan Maruf Amin sebagai ... Berita Selengkapnya |
| Presiden PKS Minta Ketum Parpol dan Presiden Jokowi Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 | 2022-03-20 10:34:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta elite politik untuk segera menghentikan wacana penundaan Pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024.
Baginya, wacana penundaan Pemilu tidak tepat disampaikan oleh partai politik sebagai penjaga utama demokrasi dan konstitusi (the guardian of democracy and constitution).
... Berita Selengkapnya |
| Bantah Klaim Data Pemerintah, Wakil Ketua MPR: Berbeda dengan Aspirasi Rakyat Menolak Penundaan Pemilu | 2022-03-14 12:44:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan klaim data dukungan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, klaim data tersebut berbeda jauh dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang diserap Syarief Hasan setiap ... Berita Selengkapnya |
| Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Tolak Penundaan Pemilu | 2022-03-04 19:30:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, mayoritas masyarakat yang mengetahui isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, menentang usulan tersebut. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, 68-71 persen responden menginginkan pelaksanaan pemilu 2024 tetap sesuai konstitusi.
Mayoritas juga ... Berita Selengkapnya |
| Muhammadiyah Minta Wacana Menunda Pemilu 2024 Diakhiri | 2022-02-28 02:07:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengemuka belakangan segera diakhiri.
"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti presiden-wakil presiden, menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri," kata Sekertaris Umum ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027 | 2022-02-19 06:38:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyetujui 7 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR RI untuk ditetapkan ... Berita Selengkapnya |
| Terkendala Usung Capres, Partai Ummat Uji Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden | 2022-02-11 02:09:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (9/2) di Ruang Sidang Panel MK. Kali ini, permohonan diajukan oleh Partai Ummat yang diwakili oleh Ridho Rahmadi sebagai Ket ... Berita Selengkapnya |
| Guspardi Gaus Setuju KPU Persingkat Masa Kampanye | 2022-02-09 07:09:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah fraksi di DPR berpandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperpendek durasi masa kampanye Pemilu 2024, sebagaimana dirilis baru-baru ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai bahwa yang terpenting adalah bagaimana supaya durasi masa kampanye pada Pemilu 2024 bisa dilaku ... Berita Selengkapnya |
|
|
