| Pemilu |
 |
|
| |
| KPUD Provinsi Sulawesi Utara Diduga Sewenang-wenang, DKPP Diminta Ambil Tindakan Tegas | 2023-03-06 02:40:40 |
 |
MANADO, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara diduga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap hasil rapat Pleno KPUD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jeck Seba menilai pihak KPUD Provinsi Sulut telah mencederai sistem penyelenggaraan pemilu ... Berita Selengkapnya |
| HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi | 2023-03-03 10:46:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang "memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu, dan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal hingga 2 tahun 4 bulan 7 hari, yang ... Berita Selengkapnya |
| Berkaca Pada 2 Putusan Terakhir, HNW Minta MK Juga Konsisten dengan Tolak Ubah Sistem Pemilu Jadi Tertutup | 2023-02-04 01:52:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kembali menunjukkan konsistensinya dalam memutus perkara, yakni terkait dengan permohohonan judicial review sistem pemilu terbuka yang diminta untuk diubah menjadi tertutup oleh beberap ... Berita Selengkapnya |
| Sjarifuddin Hasan: Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah serta Aparatnya Harus Dijaga | 2023-01-16 02:37:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2023 disebut sebagai tahun politik dan tentu seluruh partai akan bekerja keras dan maksimal untuk lolos ambang batas Parlemen Pemilu 2024 dan juga bisa menghantar calon presiden yang didukungnya untuk memenangi kontestasi Pilpres 2024.
Menanggapi hal yang demikian Wakil ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., ... Berita Selengkapnya |
| Pernyataan Sikap Delapan Fraksi DPR Tolak Sistem Pemilu Tertutup | 2023-01-11 21:42:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Delapan fraksi di DPR RI menggelar Konferensi Pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta untuk menindaklanjuti press release 3 Januari 2023 dan pertemuan Dharmawangsa, 8 Januari 2023. Mereka tegas menolak rencana pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak guga ... Berita Selengkapnya |
| KPU Akhirnya Tetapkan Partai Ummat Lolos Peserta Pemilu 2024: Nomor 24 | 2022-12-30 20:27:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya resmi menetapkan Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilu 2024 dengan no urut 24. Penetapan itu diumumkan setelah partai tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi faktual perbaikan atau ulang.
KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Pe ... Berita Selengkapnya |
| KPU: Partai Ummat Lolos Verifikasi Administrasi Ulang | 2022-12-26 19:09:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - KPU RI menyatakan Partai Ummat lolos verifikasi administrasi ulang sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Saat ini, Partai Ummat memasuki tahapan verifikasi faktual.
"Iya (lolos verifikasi administrasi), jadi prosesnya begini, penarikan sampel keanggotaan parpol itu baru dapat dilakuk ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II DPR akan Minta Penjelasan Terkait Dugaan Kecurangan KPU | 2022-12-16 19:34:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024. Hal itu harus dilakukan agar tidak mengganggu proses Pemilu mendatang.
"Saya kira dugaan-dugaan itu harus diklarifikasi supaya memang per ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024 | 2022-12-02 12:50:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan agar para Penjabat (PJ) Kepala Daerah menjaga netralitasnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Hal itu, menurut Guspardi, merupakan amanah yang diberikan bangsa dan negara agar para ... Berita Selengkapnya |
| Pemetik Teh di Jawa Barat Dukung Firli Bahuri Nyapres | 2022-10-26 22:03:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekelompok pekerja atau buruh pemetik teh di Cianjur, Jawa Barat, meminta Ketua KPK Firli Bahuri maju pada Pilpres 2024.
Mereka menilai latar belakang Firli sebagai penagak hukum dibutuhkan untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan, khususnya bagi pekerja perkebunan.
"Kami dukung penegak hukum yang paham rakyat b ... Berita Selengkapnya |
|
|
