| Pemilu |
 |
|
| |
| Panwaslu DKI Jakarta: Penyebar Isu SARA Terancam Penjara | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta mewanti-wanti kepada tim sukses dua pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang maju ke putaran kedua untuk tidak menyebarkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terlebih, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, se ... Berita Selengkapnya |
| Ikon Anyar Jokowi-Ahok untuk Dana Kampanye Berikutnya | |
 |
SOLO, Berita HUKUM - Setelah melewati fase awal Pemilukada DKI Jakarta, Jokowi-Ahok melakukan inovasi ikon teranyarnya. Sebelumnya, pasangan calon pemimpin daerah yang menjadi salah satu daerah metropolitan terpadat di dunia itu telah membuat ikon baju kotak-kotak, yang dinilai banyak pihak sebagai simbol kedekatan dengan masyarakat miskin.
Kini ... Berita Selengkapnya |
| Tokoh Perempuan Akan Deklarasikan GPP-BBM | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai tokoh perempuan dari beraneka golongan, status sosial dan profesi bersama-sama akan mendeklarasikan Gerakan Perempuan Pro Birokrasi Bersih dan Melayani (GPP-BBM). Acara ini akan di gelar pada Selasa (24/7/) mendatang di Aula Relawan Jokowi di Jl Mangunsaskoro.
Acara tersebut akan dihadiri pendiri Mustika Ratu da ... Berita Selengkapnya |
| PDIP: Kemenangan Jokowi-Ahok Hasil Gotong Royong | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jokowi-Ahok dinilai banyak pihak telah melakukan money politic dalam kampanye yang mereka lakukan. Selain itu, calon kuat pengganti Foke (Fauzi Bowo) ini juga sempat didera black campign, yang justru menjadi alat ampuh bagi mereka.
Salah seorang partai yang sepayung dengan Jokowi, Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Tja ... Berita Selengkapnya |
| Pemetaan Pilkada DKI 2012 Putaran 2 | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lingkaran Survey Indonesia (LSI) kemarin dikabarkan berencana mengumumkan Quick Count memenangkan Foke di 54,3%. Hari ini kita lihat pertarungan lembaga survey dalam melakukan quick count Pilkada DKI.
Indobarometer bekerja sama dengan MetroTV dalam melakukan Live Quick Count.
LSI (Lingkaran Survey Indonesia) dan JSI be ... Berita Selengkapnya |
| Pasangan Jokowi – Ahok Unggul 63 % di TPS 054 Banjarsari | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemungutan suara dalam Pilgub DKI Jakarta yang digelar dari pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB Rabu (11/07), berlangsung lancar dan aman. Tidak terkecuali di lokasi TPS 054 yang berlokasi di RT.08/RW.06 Kel.Banjarsari,Cilandak, Jakarta Selatan yang berlangsung kondusif.
Dari pantuan BeritaHUKUM.com sampai berita ini diturunk ... Berita Selengkapnya |
| KPU DKI Jakarta, Tegaskan Pilgub DKI Tetap 11 Juli | |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta, Aminullah menegaskan, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebab, jika mengalami penundaan, KPU dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai adanya perubahan jumlah DPT, pihaknya meminta agar ma ... Berita Selengkapnya |
| Alasan Jokowi Patut Diperhitungkan Sebagai Kandidat Cagub Ideal DKI | |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ada enam alasan, kenapa calon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi patut dikategorikan sebagai kandidat yang pantas diperhitungkan. Dianatara:
1. Selama menjadi walikota Solo, dua kali masa jabatan Jokowi tak mau ambil gajinya, -Ia sudah bersumpah, kerja di Solo adalah kerja politik, kerja derma baktinya untuk negara, ia sud ... Berita Selengkapnya |
| Jelang Pemilukada PDIP Siapkan Tiga Saksi Di Setiap Kelurahan | |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pada hari pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan tiga orang saksi ditiap Kelurahan dan Kecamatan. "Kami siapkan masing-masing tiga saksi yang akan terus mengawal sampai tingkat kelurahan dan kecamatan, mudah-mudahan tidak ada kebocoran dalam perjalanan," ujar Sek ... Berita Selengkapnya |
| Langgar Kode Etik, Ketua KPU DKI Jakarta Diberi Peringatan Tertulis | |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dahliah Umar, dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dahliah Umar juga terbukti melanggar sumpah jabatan dan asas-asas profesionalisme dan akuntabilitas, dengan berlindung di balik mekanisme pengambi ... Berita Selengkapnya |
|
|
