Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Opini Hukum
 
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum? | 2026-07-05 08:42:51

Oleh: Edy Mulyadi

KASUS DUGAAN ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi sudah bergulir ke pengadilan. Sepertinya bakal seru.

Pertanyaan dan kritik atas selembar kertas bernama ijazah harus diselesaikan lewat pengadilan.

Harusnya kritik berbasis penelitian dibalas dengan argumen dan bukti. Bukan dengan pasal-pasal pidana. Aneh! Tapi, itulah
...

Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas | 2026-05-16 08:20:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Perlindungan Hukum Perempuan Indonesia (APHPI) melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Metro Jaya.

Kritik ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tiga orang wanita yang
...

Bayar Tiket Parkir Bukan Berarti Kendaraanmu Aman | 2024-12-11 21:07:01

Oleh: M. Zaky Djauzie, SH

Penerapan Klausula Baku dan Asas Eksonerasi Dalam Tanggungjawab Pengelola Lahan Parkir Kendaraan


DALAM KEHIDUPAN sehari-hari, layanan parkir kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan pokok, terutama di kota-kota besar. Penyedia jasa parkir sering kali menerapkan klausula baku, yang merupakan syarat atau ketentuan
...

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada | 2024-11-14 22:32:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan hukum dan data.

"Penegak hukum harus bertindak berdasarkan hukum dan fakta. Jangan ke kiri dan juga jangan ke kanan," kata Margarito Kamis seusai
...

Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi? | 2024-04-22 00:23:40

Oleh: Prof.Dr.Drs Henri Subiakto, SH, MA

INI CERITA knp saya dulu bela Jokowi. Lalu sempat netral awal 2023, berubah mengkritisinya pasca keputusan MK no 90/2023. Sebelum 2014 saya sudah hormat ke pak Jokowi, pria sederhana dr rakyat kecil, yg sebelumnya pengusaha mebel, bisa sukses menjadi walikota.

Menurut saya Jokowi itu humble, tidak aro
...

Audit Investigasi IT KPU, KPK Buktikan Bukan 'Ayam Sayur' | 2024-02-23 01:10:21

Oleh: Putra Darus

MEMBACA SITUASI pemberitaan beberapa hari pasca Pilpres dan hiruk pikuk di Medsos dari tim ahli yang kalah dan para pakar pendukung yang mengklaim sudah menang, serta terbaru pakar IT Roy Suryo mantan Menpora di Kabinetnya SBY, yang juga pernah terlibat kasus meme stupa wajah Joko Widodo, telah membuat dua tulisan, agar segera
...

Tinta Emas Sang Begawan Ekonomi dan Pejuang Demokrasi | 2024-01-03 01:37:53

Oleh: Adityo Nugroho


MENTERI EKONOMI era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli baru saja menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Selasa malam (2/1).

Pepatah manusia mati meninggalkan nama melekat pada begawan ekonomi yang dikenal kritis tersebut. Banyak torehan tinta emas
...

Pancasila Dilaksanakan, Jangan Diingkari | 2023-06-04 02:53:58

Oleh: Prof Haedar Nashir

PANCASILA ADALAH dasar negara Republik Indonesia. Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 di BPUPKI menempatkan Pancasila sebagai “philosophische grondslag” yaitu “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”. So
...

Jokowi Tidak Akan Netral Demi Negara, Berarti Anies Musuh Negara? | 2023-06-01 15:50:01

Oleh: Asyari Usman


PRESIDEN JOKOWI akhirnya berterus terang. Dia menegaskan, dia tidak akan netral dalam pilpres 2024. Jokowi mengatakan ini di Istana Negara pada 29 Mei 2023, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pembuat konten. Selama ini Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal capres.

Kata Jokowi, dia melakukan ca
...

Kontroversi Data Belanja Iklan Nasional di HPN 2023 | 2023-02-18 02:59:26

Oleh: Heintje Mandagie

HARI PERS Nasional 2023 memunculkan kontroversi di kalangan insan pers tanah air pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan kesedihannya terkait 60 persen belanja iklan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. Atas dasar itu, Presiden Jokowi menyebutkan kalau dunia pers saat ini t
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]